NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengkaji kondisi riil pembangunan di setiap kabupaten sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan kebijakan tahun 2026.
BACA JUGA: Bukan Sekadar Predikat, Zona Integritas Papua Tengah Harus Dibuktikan Lewat Pelayanan Publik
Kajian ini diarahkan untuk memastikan program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, data yang relevan, dan persoalan nyata di lapangan agar tidak salah sasaran, serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara tepat, terukur, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Papua Tengah.
Upaya tersebut kemudian dilakukan agar perencanaan pembangunan tidak hanya bertumpu pada dokumen administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, sehingga kebijakan yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan prioritas daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, menjelaskan bahwa kajian tersebut dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, selama empat hari, Selasa hingga Jumat (20–23/10/2026).
Menurut Elieser, gagasan kajian ini berangkat dari perhatian pemerintah daerah, termasuk Gubernur Papua Tengah, terhadap pentingnya melihat kembali kondisi pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi setiap kabupaten.
Data Lapangan Menjadi Dasar Kebijakan
Elieser mengatakan, kajian tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sosial, hingga politik dan keamanan.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, Bapperida melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten, unsur keamanan, mitra pembangunan, pelaku usaha, serta media.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkaya informasi berdasarkan kondisi dan bidang masing-masing. Informasi itu selanjutnya menjadi bahan untuk mengidentifikasi persoalan, memetakan kebutuhan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah.
Elieser menegaskan bahwa setiap program dan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita mau memastikan bahwa setiap program kegiatan ataupun kebijakan yang dilakukan di Provinsi Papua Tengah dan kabupaten harus berdasarkan bukti atau berdasarkan fakta di lapangan,” demikian inti pernyataan Elieser dalam wawancara tersebut.
Rekomendasi Menjadi Bahan Pengambilan Keputusan
Dalam proses kajian, Bapperida didampingi tim ahli yang memiliki latar belakang penelitian dari berbagai bidang. Tim tersebut membantu mengkaji informasi yang disampaikan para narasumber selama pelaksanaan FGD.
Bapperida juga menyiapkan format bagi narasumber untuk menyusun laporan sesuai dengan bidang masing-masing. Informasi yang dihimpun melalui diskusi diharapkan dapat diperdalam dan disusun secara sistematis sehingga menghasilkan bahan kajian yang memiliki dasar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil kajian tersebut akan dirumuskan dalam bentuk policy brief atau naskah rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.
Elieser berharap rekomendasi itu dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan untuk dua hingga tiga tahun ke depan. Dengan perencanaan yang lebih berbasis bukti, program pemerintah diharapkan dapat disesuaikan dengan persoalan, potensi, dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Tantangan Memastikan Program Tepat Sasaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan merupakan salah satu langkah untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan di Papua Tengah. Namun, keberhasilan kajian tidak hanya ditentukan oleh proses pengumpulan informasi dan penyusunan dokumen, tetapi juga oleh pemanfaatan hasilnya dalam pengambilan keputusan.
Setiap OPD perlu memastikan program yang dirancang berangkat dari persoalan yang teridentifikasi, didukung data yang memadai, serta memiliki sasaran dan hasil yang terukur. Perbedaan kondisi geografis, akses terhadap pelayanan dasar, dan potensi ekonomi antarkabupaten juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Hasil kajian selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa tindak lanjut yang konsisten, rekomendasi berisiko berhenti sebagai dokumen dan belum menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ketepatan data, kualitas analisis, dan konsistensi pelaksanaan menjadi unsur penting dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan. Pemerintah juga perlu menilai sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menyelesaikan persoalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan perencanaan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang disusun atau dokumen yang dihasilkan. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menerjemahkan hasil kajian menjadi kebijakan dan program yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh kabupaten di Papua Tengah. [*].
