Berita

Beredar Poster Penolakan Pos Kamling, 36 Marga Deiyai Tolak Dugaan Militerisasi Tanah Adat

DEIYAI, TOMEI.ID | Sebuah poster berisi pernyataan sikap yang mengatasnamakan 36 Marga Deiyai beredar luas di media sosial. Dalam poster itu, kelompok tersebut menyatakan menolak pembangunan pos kamling yang dinilai berpotensi menjadi bagian dari militerisasi di atas tanah adat.

Poster itu memuat seruan “36 Marga Deiyai Menolak Tegas” disertai ajakan menghentikan pembangunan pos kamling. Mereka menegaskan bahwa tanah adat merupakan ruang kehidupan masyarakat yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan militer.

Dalam isi poster juga disebutkan bahwa setiap keputusan terkait penggunaan tanah adat harus diputuskan melalui musyawarah 36 marga. Selain itu, terdapat narasi yang menyatakan bahwa pihak yang menyerahkan lokasi pembangunan pos kamling tanpa persetujuan bersama tidak mewakili suara masyarakat adat. Pernyataan tersebut merupakan klaim yang tercantum dalam poster dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Poster tersebut turut memuat sejumlah slogan, di antaranya “Tanah Adat Bukan Tempat Militerisasi” dan “Tanah Adat untuk Kehidupan, Bukan untuk Militer.” Selain itu, terdapat tudingan bahwa pihak yang memberikan lokasi pembangunan pos kamling merupakan bagian dari intelijen TNI-Polri. Klaim tersebut juga belum dapat diverifikasi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, Polri, maupun instansi terkait mengenai isi poster tersebut ataupun dugaan adanya rencana pembangunan pos kamling di lokasi yang dimaksud.

Tomei.id masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. Berita ini akan diperbarui setelah terdapat tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Mahasiswa Desak Transparansi Bantuan Studi Yahukimo, Dinas Pendidikan Diminta Segera Cairkan Dana

JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Pendidikan segera…

4 jam ago

Duduk Perkara Saling Bantah APBD Papua Pegunungan: DPRP Bantah Klaim Pemprov, Audit BPK Terhadap Tiga Instansi Didesak

WAMENA, TOMEI.ID | Polemik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Pegunungan memanas. DPR…

12 jam ago

Bupati Pegunungan Bintang Tegaskan Dukungan Penuh HIPMI, Sepei Kalakmabin Resmi Nahkodai BPC

JAYAPURA, TOMEI.ID | Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten setempat…

12 jam ago

Deinas Geley Sambut Wakil Menteri Bappenas, Bahas Sinkronisasi Arah Pembangunan Tanah Papua Tengah

TIMIKA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, menyambut kedatangan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan…

15 jam ago

MRP Papua Tengah Usulkan Penguatan Kewenangan dan Pengawasan Dana Otsus dalam Revisi PP Nomor 54 Tahun 2004

TIMIKA, TOMEI.ID | Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mengusulkan penguatan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan…

15 jam ago

Gubernur Meki Wajibkan ASN Papua Tengah Patuhi Kode Etik, SKP Melalui E-Kinerja Jadi Keharusan

TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di…

16 jam ago