NABIRE, TOMEI.ID | Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire akan menggelar aksi damai menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Selasa (15/9/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk penolakan SPWP terhadap kebijakan MBG yang dinilai belum menyentuh sejumlah persoalan mendasar pendidikan yang masih dihadapi pelajar di Papua, terutama terkait fasilitas sekolah, tenaga pendidik, akses pembelajaran, dan keberlanjutan pendidikan.
SPWP menilai pemerintah perlu menempatkan persoalan pendidikan sebagai prioritas utama, termasuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak, memenuhi hak guru honorer, memperluas akses internet, serta memastikan pelajar di wilayah pedalaman memperoleh buku, seragam, alat tulis, dan sarana belajar yang memadai.
Menurut SPWP, penolakan terhadap MBG bukan berarti pihaknya menolak pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak. Mereka justru mempertanyakan skala prioritas kebijakan ketika masih terdapat pelajar di pedalaman Papua yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan tenaga pengajar.
“Kami Tidak Butuh Kenyang Satu Jam, Kami Butuh Pintar Seumur Hidup!,” tegas SPWP.
SPWP juga menolak anggapan bahwa sikap mereka terhadap MBG merupakan bentuk penolakan terhadap program pemenuhan gizi anak.
Menurut mereka, kritik diarahkan pada prioritas kebijakan dan penggunaan anggaran yang dinilai perlu disesuaikan dengan persoalan pendidikan di daerah.
“Mereka bilang kita anti gizi karena tolak MBG. Itu Salah Besar!” demikian pernyataan SPWP.
Mereka kemudian mempertanyakan kebutuhan pelajar di wilayah pedalaman Papua yang menghadapi keterbatasan layanan pendidikan. SPWP menilai pemerintah perlu memastikan anak-anak memperoleh guru, buku, seragam, alat tulis, serta fasilitas sekolah yang layak dan tersedia secara berkelanjutan.
“Kita perlu tanya ke teman teman di pedalaman disana : apakah mereka butuh nasi bungkus yang Rp 15 ribu yang basi di jalanan itu, atau mereka butuh guru yang datang setiap hari? Mereka butuh catering Jakarta, atau mereka butuh buku tulis, seragam gratis dan alat tulis lainnya?,” katanya.
SPWP juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk MBG. Namun, angka Rp71 triliun yang tercantum dalam bahan pernyataan tersebut merupakan alokasi untuk tahun pertama pelaksanaan program, bukan angka anggaran MBG tahun 2026. Pemerintah dalam dokumen RAPBN 2026 merencanakan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun.
Karena itu, kritik SPWP diarahkan pada pertanyaan mengenai seberapa besar anggaran negara dapat digunakan untuk memperkuat akses pendidikan, khususnya bagi pelajar Papua yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan biaya pendidikan.
“Dengan uang itu, berapa juta anak Papua bisa kuliah gratis? Berapa ribu ruang kelas bisa dibangun?,” kata SPWP.
Menurut SPWP, persoalan pendidikan Papua tidak cukup dijawab melalui pemenuhan kebutuhan makan dalam jangka pendek. Pemerintah juga dinilai perlu memastikan tersedianya pendidikan yang terjangkau, berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi generasi muda Papua.
“Hari ini kita di Papua dipaksa kenyang untuk difoto, besok mereka tetap bayar UKT dan uang sekolah mahal dan putus kuliah putus sekolah! Ini penghinaan dan penghianat!,” katanya.
Selain persoalan prioritas anggaran, SPWP menyoroti pelaksanaan MBG yang menurut mereka perlu diawasi secara ketat agar tepat sasaran, transparan, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan anggaran maupun kepentingan politik.
Kekhawatiran mengenai pelaksanaan program juga menjadi perhatian publik di sejumlah daerah. Pemerintah sendiri melalui Badan Gizi Nasional (BGN) pada September 2026 memperbarui sasaran penerima manfaat MBG dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima, sementara 1.999 dapur SPPG sempat ditutup sementara karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Atas dasar itu, SPWP Wilayah Nabire membawa tuntutan utama “Tolak MBG, Berikan Pendidikan Gratis” dalam aksi damai yang dijadwalkan berlangsung Selasa (15/9/2026).
SPWP meminta pemerintah mengevaluasi kembali prioritas kebijakan dan memastikan kebutuhan dasar pendidikan pelajar tidak terabaikan.
“Kebutuhan mendasar bagi pelajar dan mahasiswa adalah pendidikan gratis bukan makanan bergizi gratis,” tegas SPWP.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi pelajar terhadap arah kebijakan pemerintah dan prioritas penggunaan anggaran. SPWP meminta pemerintah menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua dalam jangka panjang. [*].
