BSSN Dorong Penguatan Keamanan Siber di Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong penguatan ekosistem keamanan siber dan persandian di wilayah Papua Tengah melalui kegiatan bertajuk Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Nabire, Selasa (29/7/2025).

Kegiatan ini digelar di Ballroom Kantor Gubernur dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan siber yang semakin kompleks di era digital.

“Pembangunan ekosistem keamanan siber dan persandian bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan di daerah. Potensi ancaman siber terus meningkat, mulai dari kebocoran data, penyalahgunaan informasi, hingga serangan terhadap infrastruktur digital vital,” ujar Gubernur Nawipa.

Ia menekankan bahwa transformasi digital adalah keniscayaan yang telah menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hingga layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi siber dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah, khususnya di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua Tengah.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengembangkan kapasitas teknis, memperkuat kebijakan keamanan informasi dan persandian, serta membangun sistem deteksi dan respon insiden siber yang adaptif dan kolaboratif,” imbuhnya.

Sebagai provinsi baru, Papua Tengah diakui masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dalam pembangunan arsitektur keamanan informasi yang berintegritas.

“Kami siap berkolaborasi aktif dengan BSSN dan seluruh mitra strategis demi mewujudkan ruang digital yang aman, produktif, dan berkelanjutan di wilayah Papua Tengah,” pungkas Gubernur Nawipa.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Deputi III BSSN RI, para pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kepala Dinas Kominfo Papua Tengah, serta perwakilan Dinas Kominfo dari delapan kabupaten di wilayah provinsi ini. [*]