BIAK, TOMEI.ID | Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025, yang digelar pada Rabu (16/4/2025).
Musrenbang ini menjadi tonggak awal dalam menyusun arah pembangunan tahun 2026 dengan menitikberatkan pada aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga kabupaten.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya mengawal usulan dari bawah dengan baik agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA : Liga 4 Papua Tengah Resmi Ditutup: Persipuncak Cartenz Juara Usai Drama Adu Penalti
“Kita berharap bahwa dalam proses perencanaan ini, berbagai usulan yang berangkat dari bawah benar-benar bisa kita kawal dan wujudkan dengan baik,” ujarnya.
Bupati juga mengakui bahwa kondisi keuangan Kabupaten Biak Numfor saat ini cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar perencanaan program untuk tahun 2026 harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami berharap di tahun 2026, seluruh program disusun berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, bukan sebaliknya. Ini juga harus merujuk pada kondisi riil dari APBD Perubahan 2025,” tegasnya.
Plt Kepala Bappeda Provinsi Papua, Jimmy Alberto Y. Thesia, dalam paparannya menyebut bahwa salah satu fokus utama Musrenbang tahun ini adalah evaluasi capaian indikator makro dan arah strategis pembangunan berbasis ekonomi biru (blue economy).
“Karena dalam posisi RPJPD kita mengarah pada ekonomi biru, maka sektor perikanan menjadi poros utama. Kabupaten Biak Numfor memegang peran sentral sebagai basis maritim, termasuk dari sisi pengembangan pariwisata bahari,” jelas Jimmy.
Ia menambahkan, perencanaan berbasis potensi lokal seperti kelautan dan pariwisata akan mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis daya saing daerah.
Kegiatan Musrenbang RKPD ini juga dihadiri oleh Plt Sekda Biak Numfor, Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan BUMN/BUMD, para kepala distrik, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran para tokoh ini mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan terukur.
