MANOKWARI, TOMEI.ID | Persoalan lebih dari 100 mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo yang masih bertahan di lingkungan Gereja GIDI Misia, Manokwari, setelah kehilangan tempat tinggal, mendapat tanggapan langsung dari Bupati Yahukimo Didimus Yahuli di tengah upaya mencari kepastian penyelesaian dari pemerintah daerah.
Pernyataan Bupati tersebut diterima redaksi tomei.id pada Minggu (4/10/2026) malam dalam bentuk rekaman video yang dibagikan melalui grup WhatsApp, setelah sebelumnya redaksi berupaya meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo terkait kondisi mahasiswa Yahukimo di Manokwari.
Dalam rekaman video yang diterima redaksi tersebut, Didimus Yahuli menyampaikan tanggapan terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan mahasiswa Yahukimo di Kota Studi Manokwari, Papua Barat.
Ia menyebut keputusan untuk menghentikan sejumlah bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah diambil setelah dilakukan klarifikasi terhadap beberapa persoalan yang menurutnya disampaikan mahasiswa.
“Berdasarkan klarifikasi dari nomor satu sampai dengan nomor sembilan ini dapat saya putuskan bahwa yang pertama kami membatalkan semua perhatian bantuan untuk Kota Studi Manokwari,” kata Didimus dalam rekaman video yang diterima redaksi.
Ia kemudian menyebut sejumlah bentuk dukungan yang menurutnya dihentikan, mulai dari rencana pembangunan asrama, rencana pembelian tanah untuk pembangunan asrama, kontrakan mahasiswa, biaya listrik, biaya air, beasiswa sosial hingga bantuan sosial bagi mahasiswa dan mahasiswi Yahukimo yang menempuh pendidikan di Manokwari.
“Mulai hari ini kami hentikan dan kami minta untuk mahasiswa membuktikan semua tuduhan ini, kemudian yang berikut mempertanggungjawabkannya,” ujarnya.
Bupati Nyatakan Perhatian untuk Manokwari Ditutup
Dalam rekaman tersebut, Didimus juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Yahukimo tidak akan memberikan perhatian seperti sebelumnya kepada mahasiswa yang memilih Manokwari sebagai kota studi.
“Dengan demikian untuk Manokwari hari ini kita close, terkunci,” katanya.
Ia meminta mahasiswa Yahukimo yang hendak melanjutkan pendidikan di Manokwari dalam beberapa tahun ke depan mempertimbangkan pilihan kota studi lainnya.
“Kalau ada mahasiswa selama empat tahun ke depan mau kuliah di Manokwari sebaiknya kita tidak akan ada perhatian, jadi pertimbangkan untuk cari kota studi lain. Sedangkan mau membiayai sendiri silakan, itu hak masing-masing,” ujar Didimus.
Pernyataan tersebut muncul ketika lebih dari 100 mahasiswa Yahukimo di Manokwari sedang menghadapi persoalan tempat tinggal dan memilih bertahan sementara di lingkungan Gereja GIDI Misia.
Minta Aktivitas Politik dan Hasutan Dihentikan
Dalam video yang diterima redaksi, Didimus juga meminta agar aktivitas politik, tindakan yang disebut sebagai hasutan, serta berbagai aktivitas yang dinilai merugikan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dihentikan.
“Semua aktivitas-aktivitas politik dihentikan, kemudian hasut-menghasut dihentikan, kemudian semua hal yang merugikan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Yahukimo,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari tanggapan Bupati terhadap persoalan yang berkembang di kalangan mahasiswa Yahukimo di Manokwari, Papua Barat.
Namun, rekaman video yang diterima redaksi melalui grup WhatsApp tersebut belum disertai dokumen resmi atau penjelasan tertulis mengenai dasar kebijakan yang disampaikan. Karena itu, Redaksi Tomei masih berupaya memastikan konteks, waktu, serta dasar resmi dari pernyataan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Mahasiswa Masih Bertahan di Gereja
Sementara itu, lebih dari 100 mahasiswa Yahukimo masih bertahan di lingkungan Gereja GIDI Misia setelah meninggalkan tempat kontrakan mereka di wilayah Kelurahan Amban, Manokwari.
Para mahasiswa menggunakan halaman dan lingkungan gereja sebagai tempat perlindungan sementara karena tidak lagi memiliki tempat tinggal yang dapat digunakan. Kondisi tersebut telah memasuki malam kedua dengan fasilitas yang masih terbatas.
Pihak gereja sebelumnya menerima para mahasiswa karena mereka berada dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal lain. Namun, keterbatasan fasilitas membuat gereja sulit dijadikan solusi hunian dalam jangka panjang.
Para mahasiswa berharap Pemerintah Kabupaten Yahukimo memberikan kepastian mengenai tempat tinggal serta keberlanjutan dukungan pendidikan mereka selama menempuh studi di Manokwari.
Persoalan Kontrakan Masih Menunggu Klarifikasi
Sebelumnya, mahasiswa menyampaikan bahwa persoalan pengosongan kontrakan berkaitan dengan pembayaran sewa yang disebut belum diselesaikan selama kurang lebih satu tahun tiga bulan.
Mahasiswa menyebut nilai pembayaran yang belum diselesaikan mencapai sekitar Rp95 juta. Namun, angka tersebut masih merupakan keterangan dari pihak mahasiswa dan belum diverifikasi secara independen oleh redaksi.
Status pembayaran, dasar perjanjian sewa, pihak yang bertanggung jawab, periode pembayaran, serta alasan pengosongan kontrakan masih membutuhkan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo maupun pihak pemilik kontrakan.
Karena itu, informasi mengenai tunggakan tersebut belum ditempatkan sebagai fakta final sampai terdapat klarifikasi dan dokumen pendukung dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Redaksi Tetap Berupaya Memastikan
Redaksi tomei.id sebelumnya telah berupaya melakukan komunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk memastikan persoalan yang disampaikan mahasiswa, termasuk kondisi hunian, status pembayaran kontrakan, keberlanjutan bantuan mahasiswa, serta langkah pemerintah terhadap mahasiswa yang saat ini bertahan di lingkungan gereja.
Setelah berita sebelumnya diterbitkan, redaksi tetap menunggu konfirmasi resmi dari pihak pemerintah. Rekaman video pernyataan Bupati Didimus Yahuli yang kemudian diterima melalui grup WhatsApp menjadi salah satu bahan keterangan yang digunakan dalam pemberitaan lanjutan ini.
Meski demikian, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi langsung mengenai keaslian, konteks, waktu penyampaian, serta dasar kebijakan yang disampaikan dalam rekaman tersebut agar informasi yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi secara langsung dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo sebagai respons atas permintaan konfirmasi redaksi mengenai persoalan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Bupati Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, pihak pemilik kontrakan, maupun pihak terkait lainnya. Setiap keterangan resmi yang diterima setelah berita ini diterbitkan akan menjadi bagian dari pembaruan pemberitaan demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan kepentingan publik. [*]
