Dana Otsus Belum Cair, Sejumlah Program Papua Barat Cerdas Menunggu Kepastian

MANOKWARI, TOMEI.ID | Sejumlah agenda pendidikan dalam program Papua Barat Cerdas masih menunggu kepastian pencairan dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan program strategis bagi peningkatan mutu pendidikan belum dapat berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut berdampak pada rencana pelaksanaan sejumlah kegiatan yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan, termasuk agenda koordinasi dan pendataan kebutuhan pendidikan yang menjadi dasar pelaksanaan program berikutnya.

Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, mengatakan keterlambatan pencairan anggaran Otsus membuat sejumlah agenda pendidikan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan.

“Masih tersendat karena pergeseran anggaran Otsus dari pemerintah pusat,” ujar Barnabas saat ditemui TOMEI.ID usai menghadiri pengukuhan Paskibraka Papua Barat di Manokwari, Sabtu (15/8/2026).

Salah satu agenda yang terdampak ialah rencana rapat koordinasi bersama seluruh kepala sekolah SMA dan SMK di wilayah Papua Barat. Kegiatan tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026, tetapi hingga pertengahan Agustus belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kepastian anggaran.

Menurut Barnabas, rapat koordinasi tersebut penting untuk memetakan berbagai kebutuhan pendidikan sekaligus menghimpun data dari satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK di Papua Barat. Karena itu, pihaknya masih berharap kegiatan tersebut dapat terlaksana pada Agustus atau paling lambat awal September 2026.

“Rakor diharapkan dapat dilaksanakan pada Agustus atau paling lambat awal September,” kata Barnabas.

Data siswa OAP menjadi perhatian

Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan Papua Barat juga akan melakukan pendataan terhadap siswa Orang Asli Papua (OAP) yang nantinya menjadi sasaran sejumlah program bantuan pendidikan.

Salah satu rencana yang disiapkan pemerintah adalah pemberian bantuan seragam gratis bagi siswa khususnya Orang Asli Papua (OAP), sebagai bentuk dukungan nyata untuk memperluas akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Selain itu, pendataan juga akan diarahkan untuk mengidentifikasi siswa berprestasi yang berpotensi mendapatkan dukungan melalui program pendidikan pemerintah daerah.

Menurut Barnabas, pendataan menjadi bagian penting agar program Papua Barat Cerdas dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan berdasarkan kebutuhan peserta didik, sekaligus memastikan bantuan pendidikan menjangkau siswa yang benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah.

Tidak hanya siswa, Dinas Pendidikan Papua Barat juga menaruh perhatian terhadap kualifikasi tenaga pendidik di tingkat SMA dan SMK, sebagai bagian penting dalam memperkuat kualitas pembelajaran dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di daerah.

Guru D1 hingga D3 akan didorong melanjutkan pendidikan

Barnabas mengatakan masih terdapat guru SMA dan SMK yang memiliki jenjang pendidikan D1, D2, maupun D3. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru tersebut, Dinas Pendidikan Papua Barat berencana membangun kerja sama dengan Universitas Papua (UNIPA).

“Anggarannya kita siapkan di 2027, lalu kita PKS dengan UNIPA,” jelas Barnabas.

Rencana tersebut menunjukkan bahwa program Papua Barat Cerdas tidak hanya diarahkan pada peningkatan akses dan dukungan bagi siswa, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

Menunggu kepastian pencairan

Dinas Pendidikan Papua Barat kini masih menunggu kepastian terkait pencairan dana Otsus agar agenda pendidikan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai target.

Barnabas berharap proses tersebut segera mendapatkan kejelasan sehingga perencanaan program tidak terus mengalami penundaan dan kebutuhan pendidikan di tingkat SMA maupun SMK dapat segera dipetakan.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat, program Papua Barat Cerdas diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi Orang Asli Papua, sekaligus meningkatkan kualitas peserta didik dan tenaga pendidik.

Namun, pelaksanaan program tersebut tetap bergantung pada kesiapan anggaran dan proses administrasi pemerintah. Karena itu, kepastian pencairan dana Otsus menjadi salah satu faktor penting agar agenda yang telah dirancang tidak berhenti pada tahap perencanaan.

Dengan demikian, persoalan saat ini bukan hanya mengenai kapan dana Otsus dicairkan, tetapi bagaimana kepastian anggaran tersebut dapat segera diterjemahkan menjadi program pendidikan yang benar-benar dirasakan siswa, guru, dan sekolah di seluruh Papua Barat. [*].