Pemprov Papua Tengah Daftarkan 50.000 Warga ke JKN, Perluas Akses Kesehatan hingga Kampung

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus memperluas jaminan kesehatan masyarakat dengan mendaftarkan 50.000 peserta ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten di Papua Tengah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses layanan kesehatan secara merata, termasuk bagi masyarakat di tingkat kampung. Kebijakan itu juga sejalan dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.

BACA JUGA: Wagub Papua Tengah Tampilkan Identitas Lani dalam Upacara HUT ke-81 RI di Nabire

Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Benjamin Saut P.S., yang diwakili Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan, Hasbiyas Siddik Alhudawi, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten dalam memperkuat kepesertaan JKN.

“Saat ini telah terdaftar 50.000 peserta aktif JKN yang berkolaborasi dengan Program Kartu Otsus Harapan Baru Sehat-Jaminan Kesehatan Nasional (Koharusehat-JKN) di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah,” ujar Hasbiyas, Senin (17/8/2026).

BACA JUGA: Gubernur Meki dan Wagub Deinas Tampilkan Identitas Mee-Lani pada HUT ke-81 RI

Menurut Hasbiyas, dari jumlah tersebut terdapat 44.720 jiwa Orang Asli Papua (OAP) dan 2.679 jiwa non-OAP, dengan total alokasi pendanaan sekitar Rp22,7 miliar.

Data tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah memperluas perlindungan kesehatan melalui integrasi program daerah dengan skema JKN. Pemerintah menempatkan kepesertaan JKN sebagai salah satu instrumen untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.

Secara keseluruhan, cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Papua Tengah per 1 Agustus 2026 tercatat mencapai 117,06 persen, sedangkan tingkat peserta aktif berada pada angka 95,82 persen.

Di tingkat pelayanan, sekitar 267 ribu peserta di Papua Tengah disebut dapat mengakses layanan kesehatan tingkat pertama, antara lain puskesmas, klinik pratama, dokter praktik mandiri, serta rumah sakit tipe D pratama.

Sementara itu, sekitar 28 ribu kasus per tahun dilayani di rumah sakit yang tersebar di delapan kabupaten. Hingga Juli 2026, realisasi biaya pelayanan kesehatan Program JKN di Papua Tengah tercatat mencapai Rp124,8 miliar.

Akses layanan hingga kampung

Tidak hanya memperluas kepesertaan, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan berbagai kanal pelayanan untuk menjawab kondisi geografis Papua Tengah yang memiliki wilayah luas dan karakteristik akses yang beragam.

Pelayanan dilakukan melalui layanan tatap muka maupun kanal digital seperti Mobile JKN. Administrasi kepesertaan juga dapat dilakukan melalui Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) dan Virtual Office Layanan Peserta (VIOLA) yang diarahkan untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat kampung.

Penguatan layanan tersebut menjadi penting karena kepesertaan JKN tidak akan cukup apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan ketika mengakses pelayanan kesehatan. Karena itu, perluasan kepesertaan harus berjalan beriringan dengan kemudahan administrasi dan ketersediaan layanan kesehatan.

Meki: Jaminan kesehatan adalah hak dasar

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus diwujudkan melalui pelayanan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga hingga tingkat akar rumput.

Menurut Meki, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten perlu membangun kolaborasi agar program jaminan kesehatan tidak hanya berhenti pada kepesertaan administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat ketika masyarakat membutuhkan pelayanan.

“Komitmen kita dalam memberikan perlindungan kesehatan juga kita wujudkan melalui program Koharusehat. Program ini merupakan bentuk nyata Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memastikan masyarakat, khususnya OAP, memperoleh akses pelayanan kesehatan,” kata Meki.

Ia menjelaskan, Program Koharusehat dan JKN tidak diposisikan sebagai dua program yang berjalan sendiri. Keduanya diharapkan saling menguatkan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Papua Tengah.

“Program JKN menjadi fondasi perlindungan JKN, sementara Koharusehat hadir sebagai bentuk dukungan dan kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.

Pertahankan status UHC

Komitmen tersebut juga diperkuat dengan capaian Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang mendapatkan apresiasi nasional melalui Universal Health Coverage (UHC) Award kategori utama serta mempertahankan status UHC hingga saat ini.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan semakin banyak masyarakat masuk dalam sistem jaminan kesehatan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kepesertaan tersebut diikuti pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, dan berkualitas.

Meki berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPJS Kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat agar perlindungan kesehatan tidak hanya tercatat dalam data kepesertaan.

“Melalui sinergi ini, kita berharap masyarakat Papua Tengah tidak hanya memiliki kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga benar-benar memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas ketika membutuhkannya,” tutup Meki. [*].