Berita

Denda Jalan, Kompetisi Mandek: Persipani Catat Rekor Tanpa Bertanding

JAYAPURA, TOMEI.ID | Kompetisi Liga Indonesia musim 2024-2025 tidak hanya berbicara soal gol, kemenangan, dan gelar juara, tetapi juga menyisakan catatan kelam di balik layar berupa sanksi finansial yang membebani sejumlah klub.

Diketahui bahwa data resmi yang dirilis oleh Nusa Liga dan diterima redaksi pada Senin (30/6/2025), menunjukkan fakta lain: tiga klub mencatatkan diri sebagai penerima sanksi denda tertinggi di tiap kasta liga nasional.

Di Liga 1, Persib Bandung menjadi pemuncak daftar dengan total denda mencapai Rp1,1 miliar dari 34 pertandingan. Sebagian besar sanksi tersebut berasal dari perilaku suporter, terutama penggunaan flare dan petasan. Meski secara performa Persib mampu bersaing di papan atas, namun catatan pelanggaran di luar lapangan menunjukkan bahwa urusan disiplin masih menjadi pekerjaan rumah serius.

Sementara di Liga 2, Persewar Waropen dari Papua mencatat total denda sebesar Rp700 juta dari 22 laga. Tak hanya terkena sanksi karena pelanggaran teknis di lapangan, klub ini juga disorot akibat tunggakan gaji pemain yang belum dibayarkan selama satu musim penuh. Ketidakberesan manajemen akhirnya berujung pahit Persewar terdegradasi ke Liga 3 Nusantara.

Lebih ironis lagi, di kasta terbawah Liga 3 (Liga Nusantara), Persipani Paniai menjadi klub dengan denda tertinggi meski tak memainkan satu laga pun. Akibat tiga kali kalah walkover (WO), klub asal Papua Tengah ini dijatuhi denda total Rp150 juta dan langsung diturunkan ke Liga 4 regional. Kompetisi tidak berjalan, namun denda tetap berjalan.

Fenomena ini menggambarkan bahwa kompetisi sepak bola nasional bukan semata soal pertandingan di lapangan. Regulasi, etika, dan tata kelola manajemen klub menjadi indikator penting dalam penilaian federasi. Denda bukan hanya bentuk hukuman finansial, tetapi juga refleksi kualitas organisasi dan profesionalisme klub di balik layar.

Jika ingin bersaing secara konsisten di level nasional, klub-klub Indonesia, termasuk dari tanah Papua, perlu menata ulang sistem pengelolaan. Profesionalisme harus diterapkan baik di atas maupun di luar lapangan. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Pemuda Enam Provinsi di Papua Deklarasikan Dukungan untuk Sopater Sam Pimpin DPP KNPI

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemuda dari enam provinsi di Tanah Papua mendeklarasikan dukungan kepada Sopater Sam…

5 jam ago

Pasukan Elit Kodap XIII Kegepa Nipouda Rampas Senjata SS1 Milik Anggota TNI AU di Enarotali Paniai

PANIAI, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai mengklaim…

5 jam ago

Puluhan Mahasiswa Teluk Bintuni di Manokwari Belum Terima Bansos Pendidikan, Ikatan Mahasiswa Soroti Keterlambatan Pencairan

MANOKWARI, TOMEI.ID | Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni Kota Studi Manokwari menyoroti keterlambatan pencairan bantuan sosial…

5 jam ago

Meki Nawipa Tegaskan Papua Harus Dibangun Bersama: “Satu untuk Enam, Enam untuk Satu”

TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa pembangunan Papua harus dijalankan secara…

5 jam ago

Mahasiswa Dogiyai di Manokwari Turun Jalan, Desak Pengusutan Penembakan Warga Sipil di Papua Tengah

MANOKWARI, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) di Manokwari menggelar aksi mimbar bebas…

20 jam ago

Pusat dan Daerah Perkuat Komitmen Tata Kelola Dana Otsus Papua untuk Kesejahteraan Masyarakat

TIMIKA, TOMEI.ID | Pemerintah Pusat bersama enam gubernur dan pimpinan daerah se-Tanah Papua memperkuat komitmen…

20 jam ago