DOGIYAI, TOMEI.ID | Sejumlah pemuda asal Mapia menyuarakan penolakan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mapia Raya. Mereka menyebut kebijakan pemekaran wilayah ini sebagai malapetaka bagi masyarakat dan alam Mapia.
Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan yang dinilai berdampak buruk secara sosial, ekonomi, politik, dan ekologis terhadap masyarakat Mapia yang berada di Kabupaten Dogiyai.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi yang kami tolak adalah kehancuran yang dibungkus dalam nama pembangunan,” kata David Makiko Mote, salah satu pemuda Mapia, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (4/6/2025).
Menurut mereka, proses pembentukan DOB Mapia Raya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal secara utuh. Banyak warga merasa tidak pernah diajak berdialog atau dimintai persetujuan oleh tim pemekaran.
“Ini keputusan sepihak. Masyarakat adat dan tokoh-tokoh lokal tidak pernah dimintai suara, padahal ini menyangkut tanah dan nasib kami sendiri,” ujar David.
Mereka juga menyoroti ancaman terhadap identitas budaya Mapia. Menurut mereka, pemekaran sering disertai masuknya pendatang dan kebijakan baru yang memperlemah struktur adat dan kebiasaan masyarakat lokal.
“Pemekaran itu membuka jalan bagi sistem luar masuk seenaknya. Orang Mapia bisa-bisa jadi minoritas di tanah sendiri,” jelas David.
Mereka juga mengkhawatirkan potensi meningkatnya konflik dan kehadiran aparat keamanan bersenjata di Mapia pasca pemekaran.
“Sudah terbukti, tiap kali ada DOB, aparat pasti datang dengan alasan pengamanan. Tapi ujung-ujungnya intimidasi. Kami trauma. Rakyat jadi sasaran, bukan subjek pembangunan,”ungkapnya.
Masyarakat Mapia juga menyoroti kemungkinan alih fungsi lahan besar-besaran yang merusak hutan, mata air, dan tanah adat. Mereka menyebut praktik pertambangan emas, pembukaan lahan jagung dan kopi skala industri seringkali dilakukan tanpa konsultasi atau izin masyarakat adat.
“Setelah DOB, pengusaha mudah masuk. Suara rakyat diabaikan, hutan digunduli, tanah digali, rakyat kehilangan hidup,” katanya.
Meski pemekaran sering dijanjikan akan membawa pelayanan publik yang lebih dekat, pemuda Mapia justru melihat hal sebaliknya. Infrastruktur dan fasilitas publik dinilai hanya dinikmati kalangan elite lokal.
“Di Mapia, listrik saja tidak semua kampung dapat. Tapi pejabat Mapia sudah bicara soal kabupaten baru. Buat siapa itu?” tanya David dengan nada geram.
David menegaskan bahwa masyarakat Mapia bukan anti-pembangunan. Mereka hanya menolak model pembangunan yang tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat.
“Kami butuh pendidikan, kesehatan, dan keadilan, bukan proyek pemekaran yang justru membuat rakyat makin jauh dari kekuasaan. Pemekaran Kabupaten Mapia Raya dinilai mengancam hak masyarakat adat, lingkungan, dan memperparah ketimpangan sosial di Papua Tengah,” pungkasnya. [*]
