tomei.id | Rencana pembangunan Pos Penjagaan Komando Rayon Militer (Posramil) di KM 64 Jalan Trans Nabire-Ilaga Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah mulai menuai penolakan tegas dari masyarakat pemilik ulayat.
Kali ini, pernyataan sikap tegas penolakan atas rencana pembangunan Posramil di KM 64 datang dari Tokoh Pemuda Provinsi Papua Tengah.
Tokoh Pemuda Papua Tengah, Musa Boma menegaskan pihaknya tidak bakal memberikan izin untuk pembangunan Posramil mulai dari Bukti Rindu hingga Dusun Progamuka, termasuk KM 64.
BACA JUGA : Masyarakat dan Mahasiswa Dipa, Menou dan Siriwo Nyatakan Sikap Menolak Rencana Pembangunan Posramil di KM 64
Pasalnya, wilayah itu merupakan tanah adat milik masyarakat Siriwo , Mapia, Pigaiye, Topoo, dan Wanggar (SIMAPITOWA).
“Kepada institusi TNI dan kepada Rakyat Topo, Dipa, Menou dan Distrik kilo Meter 100 bahwa mulai dari Tapal Batas di Bukit rindu sampai pada dusun Wotai dan dusun Progamuka alias Digihoumaida itu sudah tanah adat, maka kami tidak akan mengizinkan bangun Pos TNI,”ujar Musa Bima dalam keterangan resminya tomei.id, Sabtu (18/1/2025).
Dalih lain, lanjut Musa, wilayah itu dinilai sangat aman dan damai, tidak pernah ada kasus serangan teroris terhadap masyarakat.
BACA JUGA : Diduga Lakukan Pelanggaran TSM Massa Demo di MK Minta Batalkan Paslon Meki-Deinas di Pilkada Papua Tengah
“Wilayah ini sudah jelas aman tidak ada masalah kok militer minta lokasi untuk bangun pos ini ada apa ini? saya sebagai salah satu toko pemuda bingun dengan pandangan Militer ini,”tanya Musa.
Senada disampaikan Tokoh Pemuda Mapia, Yeti Tigi. Menurut Yeti, sepanjang tidak pernah ada kasus, tidak layak untuk membangun Pos keamanan di wilayah Mapia.
“Selama ini pernah ada kasus dan tidak layak untuk bangun Pos Militer,”pungkasnya. [*].
