Berita

DPR Papua Pegunungan Wajibkan OPD Hadir di Sidang LKPJ, Mangkir Terancam Evaluasi

WAMENA, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan memperketat disiplin kehadiran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). OPD yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas terancam dievaluasi.

Wakil Ketua II DPR Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib hadir dalam sidang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kinerja pemerintah daerah setempat.

Penegasan ini disampaikan usai rapat Badan Musyawarah DPR Papua Pegunungan bersama pimpinan komisi dan anggota dewan, Kamis (23/04/2026). Sidang paripurna pembukaan dijadwalkan berlangsung Jumat (24/04/2026) dengan agenda penyerahan materi LKPJ non-APBD.

“Kami minta semua OPD wajib hadir. Selama ini banyak yang tidak hadir saat hearing dengan komisi. Ini tidak boleh terulang. Kalau masih terjadi, kami akan minta dilakukan evaluasi,” tegas Terius.

Ia menilai ketidakhadiran OPD selama ini telah menghambat fungsi pengawasan DPR serta memperlemah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di hadapan publik.

Sidang pembahasan akan dilanjutkan dengan hearing bersama OPD mitra komisi selama tiga hari, mulai Senin mendatang. Agenda ini difokuskan untuk mendalami capaian program, realisasi kerja, serta kendala yang dihadapi masing-masing OPD.

“Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai representasi rakyat. Kami ingin memastikan kerja pemerintah benar-benar berjalan dan berdampak,” ujarnya.

Langkah tegas DPR Papua Pegunungan ini menjadi sinyal kuat dalam penegakan disiplin birokrasi sekaligus dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Kadispora Papua Barat Dorong Pemuda Kembangkan Inovasi dan Kewirausahaan

MANOKWARI, TOMEI.ID | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Papua Barat, Djoni Saiba, menghadiri…

42 detik ago

Mahasiswa Paniai di Malang Tolak DOB, Tambang, dan Pos Militer di Tanah Adat Papua

MALANG, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia Kota Studi Malang menyatakan penolakan tegas terhadap rencana…

19 menit ago

Pemprov Papua Tengah Dorong Dunia Usaha Terapkan Prinsip HAM dalam Investasi dan Pembangunan

MIMIKA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda…

4 jam ago

Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Mimika Salurkan 64 Sapi Kurban, Perkuat Solidaritas dan Nilai Keagamaan

MIMIKA, TOMEI.ID | Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah…

5 jam ago

Perdamaian Perang Keluarga di Wamena Disepakati, Asis Lani: Ini Perang Pertama dan Terakhir

WAMENA, TOMEI.ID | Konflik perang keluarga yang sempat mengguncang Kabupaten Jayawijaya akhirnya resmi diakhiri melalui…

5 jam ago

Disaksikan Pemda dan Forkopimda, Perdamaian Suku Lani dan Wouma-Kurima Diteguhkan Lewat Prosesi Patah Panah di Wamena

WAMENA, TOMEI.ID | Perdamaian antara kelompok masyarakat Suku Lani dan Wouma-Kurima akhirnya diteguhkan melalui prosesi…

6 jam ago