WAMENA, TOMEI.ID | Tragedi ledakan granat di Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, yang menewaskan seorang warga sipil bernama Pendite Weya (18) pada 6 Juni 2026, memicu kritik terhadap kinerja DPRD Lanny Jaya.
Aktivis HAM dan Demokrasi, Herryck Wene Tabuni, menilai lembaga legislatif tersebut belum menunjukkan peran maksimal dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan di daerah itu.
Menurut Herryck, peristiwa yang menelan korban jiwa tersebut menjadi pengingat bahwa berbagai aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sejak tahun lalu belum memperoleh respons yang memadai dari para wakil rakyat.
“Kami menilai bahwa kejadian ini tidak dapat dilepaskan dari kegagalan berbagai pihak, termasuk DPRD Lanny Jaya, dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” ujar Herryck Wene Tabuni.
Ia menjelaskan bahwa pada 20 Agustus 2025, Forum Peduli Lanny Jaya bersama sejumlah organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi keamanan di Kabupaten Lanny Jaya. Dalam aksi tersebut, masyarakat meminta Presiden RI Prabowo Subianto meninjau kembali keberadaan personel militer non-organik maupun organik yang dinilai berlebihan di wilayah tersebut.
Aspirasi itu, kata Herryck, telah disampaikan secara resmi kepada DPRD Lanny Jaya untuk diteruskan kepada pihak terkait. Namun hingga kini masyarakat mengaku belum memperoleh penjelasan maupun tindak lanjut yang jelas.
Selain menyoroti persoalan keamanan, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkan serta mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi secara efektif.
“DPRD dipilih oleh rakyat, karena itu DPRD wajib mendengar, menampung, dan memperjuangkan suara rakyat,” tegasnya.
Herryck menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol publik dalam sistem demokrasi, bukan bentuk permusuhan terhadap lembaga legislatif.
Forum Peduli Lanny Jaya mendesak DPRD segera memberikan tanggapan resmi atas aspirasi yang telah disampaikan masyarakat, membuka ruang dialog dengan berbagai elemen warga, serta menyampaikan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di daerah tersebut.
“Kami belum melihat adanya langkah konkret, penjelasan resmi, maupun upaya dialog terbuka dari DPRD Lanny Jaya. Pertanyaannya, di manakah komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi rakyat?” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Lanny Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan Forum Peduli Lanny Jaya maupun aspirasi masyarakat yang disebutkan dalam pernyataan tersebut. [*].
