NABIRE, TOMEI.ID | Anggota DPRK Dogiyai, Yohanes Degei, menegaskan peluncuran buku “Tragedi Dogiyai Berdarah 31 Maret 2026: Catatan Kritis Solidaritas Rakyat Papua di Dogiyai” bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi kolektif atas tragedi berdarah yang terjadi pada Selasa, 31 Maret 2026.
“Peristiwa tragis itu terjadi pada hari Selasa, 31 Maret 2026, dan peluncuran buku ini dilakukan pada hari yang sama. Ini menjadi pengingat kuat bagi kita semua untuk tidak melupakan peristiwa tersebut,” ujar Yohanes.
Ia menekankan, dokumentasi tragedi melalui buku merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran publik sekaligus sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan keadilan, keamanan, dan kehidupan sosial yang harmonis sebagai prioritas utama.
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk membangun komunikasi lintas level pemerintahan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Komnas HAM RI serta perwakilan Papua, guna mendorong pengungkapan kasus secara transparan.
“Kami terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mengikuti rapat klarifikasi, dan membahas kasus ini secara serius. Tujuannya satu, yakni menghadirkan keadilan bagi masyarakat Dogiyai,” katanya.
Yohanes juga menyoroti pentingnya persatuan masyarakat dalam menghadapi situasi pascatragedi. Ia mengibaratkan Dogiyai sebagai “honai besar” yang harus dijaga bersama, sembari menegaskan bahwa pelaku kekerasan harus segera diungkap.
“Dogiyai adalah rumah besar bagi kita semua. Karena itu, keadilan harus ditegakkan, dan pelaku penembakan harus diungkap secara terbuka oleh pihak berwenang,” tegasnya.
Ia mengaku menyambut peluncuran buku tersebut dengan perasaan campur aduk antara duka dan apresiasi. Duka muncul karena luka lama kembali diingat, sementara apresiasi diberikan kepada Solidaritas Rakyat Papua dan seluruh pihak yang telah menyusun buku tersebut.
“Buku ini bukan sekadar kumpulan tulisan, tetapi suara hati rakyat. Ia merekam realitas, perasaan, dan harapan masyarakat Dogiyai,” ujarnya.
Lebih jauh, Yohanes menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh mengabaikan realitas pahit yang dialami masyarakat. Menurutnya, keberanian menghadapi kenyataan merupakan syarat utama menuju kemajuan.
“Visi membangun masyarakat Dogiyai yang cerdas, kuat, dan maju tidak akan tercapai jika kita menutup mata terhadap fakta yang terjadi,” katanya.
Ia menilai buku tersebut sebagai catatan kritis yang mendorong refleksi bersama, sekaligus mengajak semua pihak mengevaluasi penyebab tragedi dan menentukan langkah ke depan.
“Buku ini mengajak kita bertanya: mengapa ini terjadi, apa yang keliru, dan bagaimana kita mencegahnya agar tidak terulang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yohanes juga mengapresiasi kuatnya solidaritas yang tercermin dalam penyusunan buku tersebut.
“Solidaritas ini membuktikan bahwa masyarakat Dogiyai tidak sendiri. Ada banyak pihak yang peduli dan ingin melihat keadilan ditegakkan,” katanya.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam tiga langkah utama pascatragedi, yakni memperjuangkan keadilan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel, melakukan pemulihan trauma bagi korban dan masyarakat terdampak, serta membangun perdamaian berkelanjutan.
“Kami akan memastikan proses hukum berjalan adil dan bertanggung jawab. Pemulihan korban juga menjadi prioritas, sekaligus mengajak semua pihak menjaga perdamaian agar tragedi serupa tidak terulang,” tegasnya.
Yohanes turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat dialog, mempererat persaudaraan, dan menolak segala bentuk kekerasan di Dogiyai.
“Darah yang telah tumpah tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi harus menjadi pengingat untuk membangun masa depan yang lebih bermartabat,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan memberikan apresiasi kepada tim penyusun buku dan berharap karya tersebut menjadi pemantik kesadaran kolektif.
“Semoga buku ini membuka wawasan, menyentuh hati, dan menggerakkan kita semua untuk terus memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan perdamaian di Dogiyai dan seluruh tanah Papua,” pungkasnya. [*].
