NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah pusat turun langsung mengawal pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Provinsi Papua Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Nabire, ibukota Provinsi Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).
Kunker kedua Wamen perempuan terhebat ini bertujuan untuk meninjau progres pembangunan sejumlah infrastruktur strategis yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru (DOB) tersebut.
Didampingi Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, kedua wakil menteri meninjau langsung kawasan Puspem Papua Tengah di Karadiri II Atas yang saat ini menjadi lokasi pembangunan Kantor Gubernur, DPR Papua Tengah, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.
Dalam pemaparan yang disampaikan pihak pelaksana proyek, progres pembangunan hingga pekan ke-20 masih berada pada kisaran 20 persen. Meski demikian, seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Selain pembangunan tiga gedung utama pemerintahan, rombongan juga menerima laporan mengenai pembangunan tiga tower milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, pengembangan kawasan (land development), penataan kawasan pusat pemerintahan, pembangunan rumah susun ASN, hingga tahapan pekerjaan yang sedang berlangsung.
Pihak pelaksana turut memaparkan perubahan desain atap bangunan yang semula dirancang menyerupai Honai. Desain tersebut kemudian disesuaikan menjadi model yang lebih modern, sembari tetap mempertimbangkan karakter arsitektur khas Papua.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menilai perkembangan pembangunan di Puspem Papua Tengah menunjukkan hasil yang positif dan berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Alhamdulillah, tadi kita lihat progresnya cukup bagus. Mudah-mudahan progres ini tentunya bisa selesai tepat waktu, yang dijadwalkan selesai bulan Desember 2026 ini selesai,” ujar Diana.
“Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang mendorong berjalannya pemerintahan di Provinsi Papua Tengah,” tambahnya.
Ia menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Papua Tengah dan Kementerian Dalam Negeri terkait sejumlah usulan maupun perubahan teknis yang muncul dalam proses pembangunan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan pembangunan Puspem Papua Tengah merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di provinsi tersebut.
Menurut Ribka, konsistensi Pemprov Papua Tengah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan menjadi modal penting bagi kemajuan daerah.
“Saya pikir pembangunan Papua Tengah akan menjadi referensi dan ini titik awal kebangkitan Papua Tengah di bawah pimpinan Meki Nawipa,” pungkasnya.
Kunjungan dua wakil menteri tersebut menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Papua Tengah. Kehadiran infrastruktur pemerintahan yang representatif dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif sebagai salah satu provinsi otonom baru di Tanah Papua. [*].
