Berita

Forkopimda Paniai Bahas Penambahan Militer, DPRK Ingatkan Jangan Tambah Luka Rakyat

PANIAI, TOMEI.ID | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paniai menggelar rapat di Kantor Bupati, Senin (29/9/2025) sore, untuk membahas situasi penambahan pos dan personel militer di wilayah tersebut. Kebijakan itu dinilai berpotensi menambah ketegangan sekaligus memperdalam trauma masyarakat.

Dalam forum yang dihadiri pejabat daerah, Dandim TNI, Kapolres Paniai, serta unsur DPRD, Wakil Ketua Komisi A DPRK Paniai, Melianus Yatipai, menyampaikan kritik keras terhadap pola pendekatan keamanan yang ditempuh negara. Ia menegaskan, masyarakat Paniai tidak membutuhkan tambahan pos militer, melainkan pembangunan nyata di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Sejarah sudah mencatat luka rakyat Papua sejak 1969, 1980, hingga peristiwa 8 Desember 2014 dan 15 Desember 2015. Semua itu meninggalkan trauma mendalam. Jangan tambah luka baru. Hentikan kekerasan terhadap rakyat Paniai,” tegas Yatipai.

Menurutnya, kehadiran pasukan dalam jumlah besar hanya menambah rasa takut warga. Aparat, katanya, harus memahami adat serta menghargai kebiasaan masyarakat Paniai sehingga pendekatan lebih manusiawi, bukan represif.

“Kami DPRD menegaskan: tidak boleh ada penambahan militer di Paniai. Yang sudah ada cukup. TNI-Polri harus beradaptasi dengan masyarakat, bukan sewenang-wenang melakukan kekerasan. Ingat, kalian datang sebagai tamu di tanah ini. Harus tahu diri,” ujarnya.

Selain itu, Yatipai juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulang kegagalan masa lalu yang hanya menebar janji tanpa realisasi. Ia menilai rakyat sudah terlalu lama menunggu pelayanan dasar yang layak.

“Kami minta kepada pemerintah eksekutif jangan sibuk operasi keamanan. Yang dibutuhkan rakyat kita adalah sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang baik. Itu yang utama,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa aparat keamanan seharusnya memberi rasa aman, bukan justru menjadi sumber persoalan di lapangan.

“Tugas TNI-Polri adalah memberi rasa aman. Jangan sampai justru jadi sumber masalah,” pungkas Yatipai. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Biaya Kuliah Dinilai Mencekik, Aktivis Mahasiswa Desak Kampus Okmin Papua dan Pemkab Pegubin Bertindak

JAYAPURA, TOMEI.ID |  Tingginya biaya kuliah di Universitas Okmin Papua (OUP) yang berlokasi di Oksibil, Kabupaten…

16 menit ago

Persipura Diguncang Sanksi Berat Komdis PSSI, Denda Rp240 Juta dan Hukuman Tanpa Penonton Satu Musim

JAYAPURA, TOMEI.ID | Klub kebanggaan masyarakat Papua, Persipura Jayapura, dijatuhi sanksi berat oleh Komite Disiplin…

2 jam ago

TPNPB Serukan Penghentian Perang Suku di Papua, Konflik Horizontal Dinilai Perparah Krisis Kemanusiaan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyerukan…

2 jam ago

BKPSDM Papua Tengah Umumkan 250 Peserta Lolos Bimbel Sekolah Kedinasan 2026, Wajib Hadir 18 Mei di Nabire

NABIRE, TOMEI.ID | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah resmi…

3 jam ago

Aktivis HAM Papua Desak Penghentian Perang Suku: Konflik Horizontal Dinilai Percepat Ancaman Kepunahan Etnis Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Selpius Bobii, menyerukan penghentian perang suku…

13 jam ago

Aktivis HAM Papua Tuding Polisi Tutupi Tragedi Dogiyai Berdarah, Soroti Tewasnya Pelajar dan Penangkapan Warga Sipil

NABIRE, TOMEI.ID | Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Selpius Bobii, melontarkan tudingan keras terhadap…

14 jam ago