WAMENA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa 50 ton beras bagi masyarakat terdampak bencana El Nino, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta hujan es (frost) di 12 distrik Kabupaten Nduga.
Bantuan dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (Bapanas RI) tersebut diserahkan di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Kamis (5/11/2026).
Penyerahan bantuan dilakukan oleh Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Drs. Wasuok D. Siep, didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen. Bantuan diterima oleh perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Nduga, perwakilan 12 kepala distrik, kepala desa, serta tokoh pemuda.
Penyaluran untuk Kabupaten Nduga merupakan bagian dari distribusi bantuan cadangan pangan pemerintah bagi tiga kabupaten di Papua Pegunungan yang terdampak bencana. Sebelumnya, bantuan serupa telah disalurkan ke Kabupaten Jayawijaya sebanyak 27 ton beras untuk masyarakat di enam distrik dan Kabupaten Lanny Jaya yang mencakup tujuh distrik.
Asisten I Setda Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok D. Siep, menegaskan pentingnya pengawasan dalam proses distribusi agar bantuan dari Bapanas RI tersebut benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, terutama warga di wilayah pelosok.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menyerahkan bantuan di tingkat kabupaten atau distrik, tetapi juga harus memastikan beras tersebut sampai kepada masyarakat sesuai sasaran dan peruntukannya.
“Waktu yang mungkin sampai rakyatnya terima, kita di kota bagi sebagus tapi di sana itu kasihan, mereka sangat menghidupkan perhatian. Dengan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, berhasilnya sampai pada sasaran, masyarakat bisa terima. Jadi sudah disampaikan, sedangkan hari ini sudah mulai disalurkan sampai yang membutuhkan dan yang menerima, tidak boleh dari sini belok kiri kanan. Harus sampai tempat tujuannya,” ujar Wasuok.
Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi agar tidak menyalahgunakan maupun mengalihkan bantuan dari sasaran penerima yang telah ditetapkan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh haknya secara tepat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, menjelaskan bahwa bantuan cadangan pangan tersebut tidak disalurkan kepada seluruh delapan kabupaten di Papua Pegunungan. Berdasarkan alokasi yang disampaikan pemerintah provinsi, bantuan kali ini diperuntukkan bagi tiga kabupaten, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Nduga.
Yanius menjelaskan, penyaluran untuk Jayawijaya dan Lanny Jaya telah dilakukan lebih dahulu, sedangkan bantuan bagi Kabupaten Nduga diserahkan pada Kamis (5/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah provinsi akan mengawal proses distribusi agar seluruh bantuan diterima sesuai jumlah dan peruntukannya. Pengawasan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah kehilangan beras maupun kesalahan penyaluran selama proses distribusi berlangsung.
“Bantuan masing-masing dua kabupaten, Jayawijaya dan Lanny Jaya, lebih dahulu. Hari ini kami serah untuk Nduga. Penyaluran semua sesuai peruntukan, jangan sampai ada satu dua sak hilang di tengah jalan, atau salah tempat. Pemerintah Provinsi akan mengawal ketat sampai bantuan tiba di tempat tujuan,” tegas Yanius.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menekankan bahwa ketepatan sasaran dan pengawasan distribusi menjadi bagian penting dalam penyaluran cadangan pangan pemerintah, sehingga bantuan tersebut benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Nduga. [*].
