Gubernur Meki Nawipa Minta Minimal 30 Persen Dana Otsus Pendidikan Mulai 2027 Dialokasikan untuk Dukung SSH dan Peningkatan Mutu Pendidikan

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten mengalokasikan minimal 30 persen Dana Otonomi Khusus (Otsus) bidang pendidikan mulai Tahun Anggaran 2027 untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan peningkatan mutu pendidikan.

Penegasan itu disampaikan Gubernur dalam Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Senin (20/7/2026). Seminar dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Meki Nawipa.

BACA JUGA: Pendidikan Jadi Prioritas, Gubernur Meki Nawipa Minta Lulusan PGSD Siap Mengabdi hingga Pedalaman

Meki menegaskan alokasi anggaran tersebut mengacu pada Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT tentang pengalokasian minimal 30 persen Dana Otsus untuk sektor pendidikan. Dana itu, kata dia, harus diarahkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sekaligus mendukung operasional Program SSH:

“Anggaran tersebut harus mendukung pemenuhan Standar Pendidikan Nasional dan operasional SSH. Dinas Pendidikan Kabupaten wajib mendampingi dan mengawal pelaksanaan program di setiap sekolah,” tegasnya.

Menurut Meki, Program SSH tidak boleh dipahami sekadar sebagai penambahan jam belajar. Program tersebut harus menjadi instrumen penguatan pembelajaran, pembentukan karakter, pengembangan minat dan bakat, serta pendampingan peserta didik secara terarah.

Ia menegaskan pelaksanaan SSH sejalan dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan harus menjadi model peningkatan mutu pendidikan di Papua Tengah.

“Sekolah pelaksana SSH harus menjadi contoh mutu pendidikan melalui sarana prasarana yang layak, pembelajaran yang inovatif, lingkungan yang aman, dan lulusan yang cerdas serta tangguh. Seminar ini harus menghasilkan langkah operasional dan sistem evaluasi berkala dengan melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik,” ujarnya.

Gubernur juga meminta dukungan lintas sektor untuk memastikan program tersebut berjalan efektif. Dinas PUPR diminta mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah, termasuk sanitasi dan penyediaan air bersih, sementara Dinas Kominfo diminta menjamin akses internet dan PT PLN memastikan ketersediaan listrik di lingkungan sekolah.

Meki menegaskan implementasi SSH tidak boleh hanya berpusat di wilayah perkotaan. Program tersebut harus diperluas secara bertahap hingga menjangkau Topo, Siriwo, dan wilayah pedalaman lainnya agar seluruh anak Papua Tengah memperoleh layanan pendidikan yang setara.

“Program SSH di Kabupaten Nabire tidak boleh hanya berpusat di sekitar kota. Jangkauannya harus diperluas secara bertahap ke Topo, Siriwo, dan wilayah pedalaman lainnya. Pemerataan mutu pendidikan adalah komitmen kita agar setiap anak memperoleh layanan yang setara,” tegasnya.

Selain pemerataan akses pendidikan, Meki juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan BKPSDM segera memetakan serta meredistribusikan tenaga pendidik sesuai kebutuhan riil agar tidak terjadi kelebihan guru di perkotaan dan kekurangan guru di wilayah pedalaman.

“Para kepala sekolah dan guru harus mengelola kegiatan akademik, pembinaan karakter, olahraga, seni, budaya, dan kegiatan keagamaan secara seimbang serta tetap memperhatikan kesehatan dan kenyamanan peserta didik,” ajaknya.

Meki menilai investasi terbesar bagi masa depan Papua Tengah adalah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda. Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan menyatukan langkah untuk memastikan Program Sekolah Sepanjang Hari memberi manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan.

“Mari satukan visi dan langkah agar Program Sekolah Sepanjang Hari memberikan manfaat nyata, meningkatkan mutu sekolah, dan membuka kesempatan yang lebih baik bagi seluruh anak Papua Tengah,” pungkasnya. [*].