Gubernur Meki Nawipa: RAD SDGs Papua Tengah Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) harus menjadi instrumen pembangunan yang konkret, terukur, terintegrasi, dan mampu menjawab persoalan masyarakat, bukan sekadar dokumen administratif.

BACA JUGA: Meki Nawipa Desak KNPI Papua Tengah Perangi Miras, Narkoba dan Kekerasan di Kalangan Pemuda

Penegasan tersebut disampaikan melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., saat membuka Konsultasi Publik I Penyusunan RAD TPB/SDGs di Guest House Nabire, Rabu (26/8/2026).

Victor mewakili Gubernur sekaligus membacakan sambutan Gubernur dalam forum yang melibatkan pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas arah pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.

BACA JUGA: Gubernur Meki Nawipa Minta Tim PORA Perkuat Pengawasan dan Respons Cepat terhadap Aktivitas Orang Asing

Menurut Meki Nawipa, konsultasi publik merupakan tahapan penting untuk membangun kesepahaman, menghimpun masukan, serta menyatukan komitmen seluruh pihak dalam penyusunan RAD TPB/SDGs.

“Dokumen yang kita susun harus bersifat konkret, terukur, terintegrasi, partisipatif, dan dapat diimplementasikan. Jangan sampai RAD TPB ini hanya menjadi dokumen administratif belaka, melainkan harus menjadi instrumen utama dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah,” tegasnya.

BACA JUGA: Gubernur Meki Nawipa Tegaskan RAD PAUD HI Wajib Masuk APBD, Delapan Kabupaten Diminta Jalankan Program Nyata

Gubernur menilai Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan pembangunan, mulai dari kesenjangan antarwilayah, keterbatasan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, aksesibilitas hingga tantangan lingkungan hidup.

Karena itu, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Papua Tengah.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap target dan indikator yang dituangkan dalam RAD ini benar-benar sesuai dengan kondisi serta kemampuan daerah,” katanya.

Menurut Meki, penyusunan RAD tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen. Setiap target harus memiliki dasar yang jelas sehingga dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan kondisi riil di daerah.

Gubernur meminta seluruh peserta konsultasi publik menyampaikan data, informasi, pandangan, saran, dan rekomendasi secara konstruktif.

Langkah tersebut dinilai penting agar RAD TPB/SDGs memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Meki juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terpercaya sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, menentukan target pembangunan, memantau pelaksanaan program, serta mengukur capaian secara objektif.

Dengan data yang kuat, pemerintah dapat memastikan setiap program dan target pembangunan memiliki arah yang jelas serta dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai.

Meki Nawipa juga menekankan bahwa pencapaian target pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri.

Kolaborasi perlu dibangun antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPR, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, LSM, media, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.

“Mari kita bangun semangat kolaborasi dan gotong royong. Kita satukan data, program, sumber daya, serta kemampuan yang kita miliki demi mencapai target pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua Tengah,” ajaknya.

Menurut Gubernur, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar penyusunan RAD tidak hanya menjadi produk pemerintah, tetapi menjadi dokumen bersama yang mencerminkan kebutuhan dan kondisi masyarakat Papua Tengah.

Meki menegaskan RAD TPB/SDGs harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Setiap target harus diterjemahkan menjadi program kerja yang memiliki indikator terukur, lokasi sasaran yang jelas, perangkat daerah penanggung jawab, serta dukungan pembiayaan yang terarah.

Dengan pola tersebut, RAD TPB/SDGs diharapkan tidak berhenti pada tahap penyusunan, tetapi dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.

Gubernur mengajak seluruh peserta mengikuti proses penyusunan RAD secara serius dan aktif memberikan kontribusi pemikiran.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif memberikan kontribusi pemikiran, dan mengawal proses ini hingga memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Provinsi Papua Tengah,” pungkasnya.

Konsultasi Publik I Penyusunan RAD TPB/SDGs tersebut menjadi salah satu tahapan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan daerah. [*].