Gubernur Meki Nawipa Tegur Keras MRP Absen di Musrenbang Otsus: “Jangan Hanya Ramai di TikTok”

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melontarkan teguran keras kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah yang tidak menghadiri forum strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang Otsus dan RKPD) Tahun 2026.

Forum tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah pada Selasa hingga Kamis (30/4/2026), dan menjadi agenda penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan berbasis otonomi khusus di wilayah tersebut.

Nawipa menilai ketidakhadiran MRP bukan sekadar absensi biasa, melainkan bentuk kelalaian serius terhadap tanggung jawab kelembagaan, mengingat peran strategis MRP dalam mengawal implementasi Otsus di Papua Tengah.

“Roh Otonomi Khusus itu ada di MRP. Kalau MRP tidak hadir dan tidak mengawal, maka kita berdosa karena diberi tanggung jawab tapi tidak dijalankan, serta mencederai kepercayaan publik dan menghambat arah pembangunan daerah,” tegas Nawipa.

Gubernur Meki Nawipa secara langsung meminta pimpinan MRP Papua Tengah, termasuk ketua dan para wakil ketua, untuk segera hadir dan terlibat aktif dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah, demi memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

“Kesempatan ini MRP wajib hadir. Kita kawal bersama. Ini tidak bisa main-main, karena menyangkut masa depan daerah, kredibilitas lembaga, dan kepercayaan masyarakat luas,” ujarnya menegaskan dengan nada serius.

Dalam kesempatan yang sama, Nawipa juga menyindir keras pihak-pihak yang dinilai lebih aktif di media sosial dibanding menjalankan tugas kelembagaan yang diemban, sehingga memicu penilaian publik terhadap rendahnya komitmen dan integritas kerja.

“Jangan hanya ramai di TikTok. Tulis-tulis, bikin konten, tapi tugas utama ditinggalkan. Itu bikin malu orang Papua, serta merusak citra lembaga dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja publik,” sindirnya.

Menurut Nawipa, MRP memiliki mandat strategis untuk memastikan seluruh program dan dana Otsus benar-benar tepat sasaran, transparan, serta menyentuh kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah, tanpa penyimpangan anggaran dan praktik kepentingan yang merugikan publik.

“MRP harus pastikan setiap program sampai ke sasaran. Tidak boleh lepas dari pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan anggaran, dan kegagalan pelaksanaan program,” katanya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Papua memiliki posisi penting dalam struktur ekonomi nasional, dengan kontribusi besar dari sumber daya alam, mulai dari emas, tembaga, hingga potensi kelautan dan udara yang belum sepenuhnya dikelola optimal.

“Kita bukan pelengkap di negara ini. Papua memberi kontribusi besar. Karena itu, kita harus jadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton,” tegasnya.

Gubernur Meki juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar melalui berbagai program pembangunan dan alokasi dana Otsus, sehingga seluruh pemangku kepentingan daerah, termasuk MRP, wajib menunjukkan tanggung jawab yang setara dan terukur.

Menutup arahannya, Nawipa menegaskan bahwa MRP tidak boleh terlepas dari fungsi pengawasan dalam Otsus dan harus menjalankan perannya secara maksimal, konsisten, serta bertanggung jawab kepada publik, demi menjaga integritas, efektivitas, dan keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan.

“Kita tidak boleh makan gaji tanpa kerja. Dalam Otsus, MRP harus hadir dan mengawal. Ini tanggung jawab moral dan publik, yang harus dijalankan secara konsisten, jujur, dan penuh komitmen,” pungkasnya. [*].