MIMIKA,TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyambut langsung kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, dalam rangka mengevaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah.
Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Jalan Budi Utomo, Timika, Kamis (1/5), dan turut dihadiri oleh jajaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
baca juga : Gubernur Meki Kunjungi Kogabwilhan III, Bahas Stabilitas Keamanan dan Pembangunan
Zulfikar dalam sambutannya menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Kemendagri guna menggali informasi faktual di lapangan terkait pelaksanaan DOB.
“Kami datang bukan untuk menghakimi atau mencari-cari kesalahan, tapi ingin mendengar langsung kondisi nyata di Papua Tengah. Hasil dari evaluasi ini akan kami bawa ke rapat DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ke depan,” ujar Zulfikar.
Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, menyampaikan bahwa Papua Tengah menunjukkan progres signifikan dibandingkan DOB lainnya. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan daerah dalam menyukseskan otonomi khusus.
“Kami hadir untuk memberikan ruang kepada Gubernur dan jajaran menyampaikan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana yang telah dan sedang berproses. Capaian Papua Tengah cukup positif dalam tiga tahun terakhir,” ungkap Akmal.
baca juga : Gubernur Meki Nawipa Serahkan Dua Unit Ambulans untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan di Mimika
Gubernur Meki Nawipa dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI dan Kemendagri. Ia menilai bahwa kunjungan ini menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam membangun fondasi pemerintahan yang kokoh di Papua Tengah.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kerja keras kami di daerah, tetapi juga dukungan dari pemerintah pusat serta arahan DPR RI, khususnya Komisi II,” ucap Nawipa.
Ia juga menyampaikan bahwa Papua Tengah masih dalam tahap penataan kelembagaan dan peningkatan pelayanan publik. Beberapa rapat kerja dengan asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dan para Bupati se-Papua Tengah telah dilakukan sebagai bentuk konsolidasi daerah.
“Dengan kunjungan ini, kami berharap Komisi II dapat memberikan arahan dan dukungan terhadap tantangan nyata yang kami hadapi, baik dalam hal regulasi pemerintahan, pelaksanaan Pemilu, hingga percepatan pembangunan,” tutupnya. [*]
