JAYAPURA, TOMEI.ID | Puluhan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) wilayah Jayapura-Sentani menggelar aksi mimbar bebas untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025) pagi di Halte depan Kabesma Universitas Cenderawasih, Perumnas III, Waena, Jayapura.
Aksi ini mengangkat dua tuntutan utama, yakni penolakan terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan desakan atas pemenuhan hak pendidikan yang gratis dan berkualitas di Papua. Meski berlangsung tertib sejak pagi, aksi berakhir ricuh setelah aparat keamanan membubarkannya secara paksa tanpa memberi ruang dialog.
Tindakan represif aparat tersebut menuai kecaman dari peserta aksi, yang menilai hal itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara pelajar.
Koordinator aksi (Korlap), SPWP, Roisa Nagapani, dalam orasinya menegaskan bahwa Program MBG yang digagas pemerintah pusat tidak menyentuh akar persoalan pendidikan di Papua. Ia menilai, anggaran sebesar Rp71 triliun hanya bersifat simbolik dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi pelajar Papua.
“Kami tidak butuh nasi kotak beranggaran triliunan. Kami butuh ruang kelas yang layak, guru yang hadir, dan negara yang adil,” tegas Roisa.
Roisa juga menyoroti berbagai permasalahan pendidikan di Papua, seperti minimnya fasilitas belajar, keterbatasan bahan ajar, akses listrik yang tidak merata, hingga absennya guru di berbagai sekolah. Menurutnya, Program MBG hanya menjadi proyek populis yang jauh dari kebutuhan riil pelajar Papua.
Selain menolak MBG, SPWP juga mengkritisi meningkatnya militerisasi di lingkungan pendidikan. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kehadiran aparat bersenjata di sekitar sekolah yang dinilai mengganggu kenyamanan siswa.
“Sekolah bukan zona militer. Kami datang untuk belajar, bukan untuk diawasi laras panjang,” katanya.
SPWP menegaskan bahwa aksi mimbar bebas yang mereka lakukan sah secara hukum, merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, menurut mereka, aparat tetap bersikap represif dan membubarkan aksi tanpa alasan jelas, bahkan melarang penyampaian pernyataan sikap secara utuh.
“Kami datang dengan damai karena kami peduli terhadap masa depan kami. Tapi negara membalas dengan intimidasi. Jika suara pelajar dibungkam, di mana letak demokrasi?” tambah Roisa.
Dalam penutup pernyataannya, SPWP menegaskan bahwa penolakan terhadap Program MBG adalah bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk keadilan dan kesetaraan pendidikan bagi generasi muda Papua.
“Ini bukan sekadar penolakan terhadap MBG. Ini adalah seruan dari pelajar Jayapura dan seluruh Tanah Papua. Solusi untuk generasi Papua adalah pendidikan gratis, bukan makanan gratis,” ujarnya.
SPWP juga mengecam pernyataan diskriminatif dari aparat keamanan yang sempat mengatakan, “Bocil, kamu masih SMA. Belajar saja, jangan utamakan perutmu.
“Mereka menilai pernyataan tersebut melecehkan semangat kritis pelajar yang sedang memperjuangkan hak-hak dasar mereka.
Meski aksi dibubarkan paksa, para pelajar menyatakan tidak akan mundur dan akan terus bersuara demi mewujudkan pendidikan yang adil, setara, dan manusiawi di Papua.[*].
