Gubernur Papua Tengah Buka Rakor Pemberantasan Korupsi, Target Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Wilayah V, di Guest House Jalan Merdeka Nabire, Senin (1/9/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD Provinsi Papua Tengah, Penjabat Sekda, serta perwakilan dari Kabupaten Nabire, yang berlangsung di Guest House Jalan Merdeka Nabire.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih atas pendampingan KPK yang selama ini telah membantu melakukan supervisi, pembinaan, dan mentoring perbaikan tata kelola pemerintahan di Papua Tengah.

“Atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan selamat datang kepada tim KPK yang tidak kenal lelah mendampingi kami. Kehadiran KPK menjadi mitra penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Nawipa.

Rakor kali ini menitikberatkan pada perbaikan di delapan area Monitoring Center for Prevention (MCP), meliputi: pengelolaan barang milik daerah (BMD), pengadaan barang dan jasa (PBJ) strategis, perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik, hingga sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Gubernur mengungkapkan, pada 2024 nilai MCP Pemerintah Provinsi Papua Tengah berada di angka 53 persen, dengan rata-rata capaian se-provinsi sebesar 42 persen.

“Kita tahu Papua sering digambarkan ‘zona merah’ dalam tata kelola, tapi kita harus membuktikan bahwa dengan kerja keras dan sinergi, kita bisa memperbaikinya,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi. “Tanggung jawab pemberantasan korupsi bukan hanya di satu instansi, melainkan tugas kita semua. Dibutuhkan sinergi, kolaborasi, serta keterlibatan masyarakat sebagai simpul kuat dalam gerakan ini,” imbuhnya.

Terkait pengelolaan aset, Nawipa juga menegaskan komitmen pengembalian aset daerah yang masih berada di luar pengelolaan resmi.

“Kemarin kami sudah sepakati untuk mengembalikan 35 kendaraan dinas milik Pemda Nabire yang selama ini digunakan di provinsi. Aset bukan milik pribadi, tetapi milik daerah yang harus dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Gubernur turut mengingatkan jajarannya agar mewaspadai pola kejahatan yang semakin canggih dan adaptif. Ia mendorong seluruh peserta rakor berpartisipasi aktif dalam diskusi dan memberi kontribusi terbaik demi lahirnya keputusan yang konkret serta dapat diimplementasikan.

“Marilah kita bekerja sama merapikan dan mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi berikut, sehingga negara kita bebas dari hal-hal yang menghambat kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Meki Nawipa secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire tahun 2025. [*].