MIMIKA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam percepatan penurunan stunting dengan menekankan pendampingan langsung kepada keluarga berisiko, ketepatan data, serta keterhubungan masyarakat dengan layanan kesehatan, gizi, sanitasi, dan perlindungan sosial.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Viktor Fun, saat membuka Bimbingan Teknis Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah, di Mimika, Selasa (1/9/2026).
Dalam sambutannya, Viktor Fun, ditegaskan bahwa stunting tidak semata-mata berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak, tetapi menyangkut kualitas tumbuh kembang, kesehatan, kecerdasan, hingga masa depan generasi Papua Tengah.
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak. Stunting berkaitan dengan kualitas tumbuh kembang, kesehatan, kecerdasan, dan masa depan anak,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Viktor Fun.
Menurut Gubernur, upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, setelah persalinan, hingga anak memasuki usia balita. Karena itu, keberadaan TPK menjadi penting karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat melakukan pendampingan secara langsung.
TPK Diminta Tidak Bekerja Sendiri
Gubernur menekankan TPK yang terdiri atas unsur bidan, kader Keluarga Berencana (KB), dan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus bekerja sebagai satu kesatuan.
TPK diharapkan mampu melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, khususnya calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, serta keluarga yang memiliki bayi dan balita.
“TPK yang terdiri dari unsur bidan, kader KB, dan kader PKK harus mampu bekerja sebagai satu tim, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Melalui bimbingan teknis tersebut, para pendamping diminta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar kualitas pendampingan di lapangan semakin terukur dan tepat sasaran.
Peserta juga diminta memahami cara mengenali keluarga berisiko stunting, memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi yang tepat, memperkuat koordinasi antarunsur TPK, serta menggunakan aplikasi pendukung seperti Elsimil dan SIGA secara benar.
Gubernur Tekankan Data Jangan Sekadar Kejar Laporan
Salah satu penekanan utama Gubernur adalah kualitas data keluarga yang dikumpulkan para pendamping harus akurat, faktual, dan sesuai kondisi nyata di lapangan.
Ia meminta data tidak hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelaporan, tetapi harus benar-benar menggambarkan kondisi keluarga di lapangan sebagai dasar pemerintah menentukan intervensi yang tepat dan terukur.
“Data yang dikumpulkan harus akurat. Jangan sekadar memenuhi laporan. Data tersebut harus menggambarkan kondisi keluarga yang sebenarnya agar pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat,” ujarnya.
Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan oleh keluarga. Karena itu, pendampingan tidak boleh berhenti pada pemberian informasi.
Keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, maupun perlindungan sosial harus dipastikan terhubung dengan layanan yang tersedia.
Pendekatan Harus Sesuai Kondisi Papua Tengah
Gubernur juga mengingatkan bahwa kondisi geografis dan sosial di Papua Tengah berbeda-beda sehingga pendekatan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan dengan pola yang seragam.
TPK diminta membangun komunikasi yang baik dengan keluarga serta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah kampung, tenaga kesehatan, dan unsur lainnya yang dapat mendukung perubahan perilaku masyarakat.
“TPK harus hadir bukan untuk menghakimi keluarga, tetapi untuk mendampingi, memberi pemahaman, dan membantu mencari solusi,” katanya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar upaya pencegahan stunting tidak hanya berorientasi pada program pemerintah, tetapi mampu membangun kesadaran keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.
Dinas P3AKB Diminta Kawal Pendampingan di Delapan Kabupaten
Gubernur meminta agar kegiatan bimbingan teknis tidak berhenti sebagai kegiatan peningkatan kapasitas semata. Pengetahuan yang diperoleh peserta harus diterapkan dalam pelayanan dan pendampingan di lapangan.
Ia juga meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Papua Tengah melakukan pembinaan dan monitoring terhadap TPK di delapan kabupaten secara berkala.
“Setelah kegiatan ini, ada tindak lanjut yang jelas di lapangan. Pengetahuan yang diperoleh harus diterapkan dan kinerja pendampingan perlu terus dievaluasi,” demikian pesan Gubernur.
Gubernur menegaskan percepatan penurunan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, kader, pemerintah kampung, dan perangkat daerah terkait harus terlibat dalam upaya tersebut.
Melalui koordinasi lintas sektor dan pendampingan yang konsisten, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan anak-anak di wilayah tersebut dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Kegiatan tersebut diikuti peserta TPK dari Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Mimika, bersama kader KB, kader kesehatan, kader PKK, narasumber, serta fasilitator. [*].
