NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama melalui penguatan keterampilan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan data keluarga yang akurat sebagai dasar pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa melalui Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Nabire, Kamis (13/8/2026).
Dalam sambutan gubernur yang disampaikan Victor Fun, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah yang menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas TPK di lapangan.
Victor menyampaikan, TPK memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan keluarga dan masyarakat dalam memberikan informasi, pendampingan, serta pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga.
“Tim Pendamping Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada keluarga di masyarakat,” demikian pesan Gubernur Papua Tengah dalam sambutannya.
Menurutnya, peran tersebut harus diikuti dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam menggunakan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
Bimbingan teknis tersebut mencakup penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), penguatan lini lapangan TPK, penggunaan aplikasi SIRIKA dalam distribusi alat kontrasepsi, serta pemanfaatan SIGA Mobile untuk proses verifikasi dan eliminasi data.
Gubernur menegaskan, pemanfaatan sistem dan aplikasi tersebut tidak boleh berhenti pada aspek teknis. Penggunaan teknologi harus mampu memperbaiki kualitas pelayanan, pendataan, dan pelaporan sehingga program pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu penekanan utama adalah persoalan akurasi data. Gubernur meminta seluruh anggota TPK memastikan setiap data yang dihimpun, diverifikasi, diperbarui, dan dilaporkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
“Data merupakan dasar dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program. Karena itu, proses verifikasi, pembaruan, dan pelaporan data harus dilakukan dengan baik,” tegasnya.
Selain persoalan data, para peserta juga diminta mengikuti seluruh rangkaian bimbingan teknis secara serius serta menerapkan materi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing.
TPK juga didorong meningkatkan kualitas pendampingan dengan memberikan informasi sesuai kebutuhan masyarakat dan menjalankan tugas secara bertanggung jawab.
Gubernur turut menekankan pentingnya koordinasi antara TPK, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, keberhasilan program pendampingan keluarga membutuhkan kerja sama lintas sektor agar pelayanan kepada masyarakat berjalan secara terintegrasi.
“Pelaksanaan program di lapangan membutuhkan kerja sama agar pelayanan kepada keluarga dapat berjalan dengan baik,” demikian arahan gubernur.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman peserta selama berlangsungnya bimtek, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan dan pendampingan keluarga di seluruh wilayah Papua Tengah.
Kepada para narasumber dan fasilitator, gubernur menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam memberikan materi dan pendampingan. Sementara kepada seluruh peserta, ia meminta agar mengikuti kegiatan hingga selesai dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) tersebut kemudian dinyatakan dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah melalui Victor Fun, S.Sos., M.Si., selaku perwakilan gubernur. [*].
