NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, memperkuat kapasitas tenaga MAPEGA guru daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari upaya menjawab persoalan kekurangan dan kekosongan guru di sejumlah sekolah.
Penguatan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Jumat (18/9/2026).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas guru sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tenaga MAPEGA yang ditempatkan di wilayah 3T.
Kegiatan penguatan kapasitas berlangsung pada 17–19 September 2026 di Kabupaten Nabire dengan menyasar tenaga MAPEGA guru daerah 3T yang ditugaskan di Kabupaten Nabire. Pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari program yang dipusatkan di tujuh kabupaten di Papua Tengah dan selanjutnya akan dilanjutkan ke enam kabupaten lainnya.
Menurut Nurhaidah, keberadaan tenaga MAPEGA guru daerah 3T didorong oleh kondisi nyata pendidikan di sejumlah wilayah yang masih menghadapi persoalan kekurangan dan kekosongan tenaga pendidik.
Kekurangan guru terjadi ketika jumlah tenaga pendidik belum mencukupi kebutuhan sekolah. Sementara kekosongan berkaitan dengan guru yang tidak hadir atau tidak aktif melaksanakan proses pembelajaran karena berbagai faktor.
Sejumlah persoalan yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain situasi keamanan, persoalan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ketidaksesuaian hubungan kerja antara kepala sekolah dan guru, perpindahan guru ke wilayah perkotaan, hingga keterbatasan akses transportasi menuju sekolah di daerah 3T.
Persoalan tersebut, kata Nurhaidah, tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan administrasi tenaga pendidik. Ketersediaan dan keaktifan guru berkaitan langsung dengan hak anak untuk memperoleh pembelajaran secara berkelanjutan.
Ketika sekolah mengalami kekurangan atau kekosongan guru, proses pembelajaran berpotensi tidak berjalan optimal. Kondisi itu pada akhirnya dapat memengaruhi akses dan keberlanjutan pendidikan anak di wilayah 3T.
Nurhaidah Soroti Anak Tidak Sekolah
Selain persoalan guru, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu perhatian dalam penguatan kebijakan pendidikan Papua Tengah.
Nurhaidah sebelumnya juga menempatkan persoalan ATS sebagai salah satu tantangan utama pembangunan pendidikan Papua Tengah. Dalam pemaparan pada forum pendidikan Mei 2026, ia menyebut tingginya ATS berkaitan dengan hak anak memperoleh pendidikan dan turut memengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dalam kegiatan penguatan MAPEGA di Nabire, data ATS kembali menjadi bagian dari pembahasan. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah ATS Papua Tengah pada 2024 disebut mencapai lebih dari 205 ribu anak.
Sementara itu, data Dashboard ATS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dirujuk dalam kegiatan menunjukkan jumlah sekitar 130 ribu anak pada April 2026.
Data tersebut mencakup beberapa kategori, antara lain anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan. Anak putus sekolah merujuk pada mereka yang keluar dari sekolah, sedangkan tidak melanjutkan pendidikan berkaitan dengan anak yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan, tetapi tidak meneruskan ke jenjang berikutnya.
Persoalan ATS tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan guru, keberlanjutan pembelajaran, serta kemampuan pemerintah memastikan anak masuk dan bertahan dalam sistem pendidikan juga menjadi bagian penting.
Di sisi lain, Papua Tengah memiliki lulusan asli Papua yang telah menyelesaikan kualifikasi sarjana pendidikan, tetapi belum seluruhnya memperoleh kesempatan mengabdi sebagai guru di sekolah-sekolah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu ruang yang dapat dijawab melalui tenaga MAPEGA guru daerah 3T. Selain membantu memenuhi kebutuhan guru, program tersebut membuka kesempatan bagi lulusan pendidikan untuk mengabdikan kompetensinya di daerah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.
Pendidikan Berkaitan dengan IPM
Penguatan tenaga pendidik juga berkaitan dengan indikator pendidikan, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
Indikator tersebut menjadi bagian dalam melihat perkembangan pembangunan manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Papua Tengah pada 2025 mencapai 60,64, meningkat dari 60,25 pada 2024.
Karena itu, peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas pembangunan manusia di Papua Tengah.
Materi Penguatan Guru
Dalam kegiatan tersebut, penguatan kapasitas tenaga MAPEGA tidak hanya diarahkan pada persoalan kehadiran guru, tetapi juga kemampuan menjalankan proses pembelajaran.
Materi yang diberikan meliputi arah kebijakan pendidikan Papua Tengah, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), persiapan bahan ajar, pendidikan karakter, serta pemahaman petunjuk teknis tenaga MAPEGA guru daerah 3T.
Untuk penguatan pendidikan karakter, kegiatan menghadirkan unsur keagamaan, yakni pendeta dan pastor. Materi tersebut diarahkan untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik dalam lingkungan pendidikan.
Para guru juga mendapatkan penjelasan mengenai petunjuk teknis MAPEGA agar memahami tugas, kewajiban, serta hak selama menjalankan pengabdian di sekolah daerah 3T.
Evaluasi Aktivitas Guru
Kegiatan penguatan kapasitas sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan tugas tenaga MAPEGA di lapangan.
Para guru diminta membawa laporan aktivitas proses belajar mengajar selama Juli–Agustus 2026. Laporan tersebut menjadi bahan pemantauan dan validasi terhadap aktivitas pengabdian guru di sekolah masing-masing.
Dalam proses validasi, masih ditemukan tenaga pendidik yang tercatat memiliki status pengabdian ganda di sekolah lain. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah untuk ditertibkan melalui evaluasi dan pemutakhiran data.
Evaluasi tersebut penting agar penempatan tenaga MAPEGA sesuai dengan kebutuhan sekolah dan guru benar-benar menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan (SK) penempatan.
Kuota MAPEGA Bertambah pada 2027
Nurhaidah juga menyampaikan arah kebijakan penambahan kuota tenaga MAPEGA guru daerah 3T pada 2027, sesuai arahan Gubernur Papua Tengah.
Mekanisme penerimaan akan dilakukan secara bertahap.
Tenaga MAPEGA yang telah bertugas akan terlebih dahulu dievaluasi berdasarkan keaktifan, pelaksanaan tugas, serta kesesuaian dengan SK penempatan.
Guru yang aktif menjalankan tugas sesuai SK akan dipertimbangkan untuk diperpanjang masa pengabdiannya. Sementara guru yang aktif tetapi berpindah-pindah sekolah atau tercatat memiliki status pengabdian ganda akan mengikuti seleksi ulang bersama calon guru baru.
Mekanisme tersebut diarahkan untuk memastikan penempatan tenaga MAPEGA lebih tertib, transparan, sesuai kebutuhan sekolah, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas di lapangan.
Menjawab Kekurangan dan Kekosongan Guru
Penguatan kapasitas MAPEGA guru daerah 3T pada akhirnya diarahkan untuk menjawab persoalan kekurangan dan kekosongan guru yang masih terjadi di sekolah-sekolah wilayah 3T.
Kehadiran tenaga pendidik diharapkan memastikan proses pembelajaran tetap berjalan sehingga hak anak untuk memperoleh layanan pendidikan dapat terpenuhi.
Dengan semakin terbukanya akses pembelajaran, pemerintah berharap APK, APM, RLS, dan HLS dapat terus mengalami perbaikan. Perbaikan indikator pendidikan tersebut diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan pembangunan manusia di Papua Tengah.
Program MAPEGA guru daerah 3T dengan demikian menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketersediaan tenaga pendidik, memperluas akses pendidikan, membuka ruang pengabdian bagi lulusan pendidikan, sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Papua Tengah. [*].
