Herman Kayame: Prioritas Pembangunan Papua Tengah Harus Berbasis Data

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan bahwa prioritas pembangunan tidak boleh disusun berdasarkan asumsi atau pola rutin, tetapi harus bertumpu pada data, kajian, bukti empiris, dan kebutuhan nyata masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame, dalam sambutan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah di Aula RRI Nabire, Kamis (1/10/2026).

Herman mengatakan pengkajian terhadap isu strategis dan persoalan pembangunan menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah.

Menurutnya, Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan manusia, kekayaan budaya, serta karakteristik wilayah yang beragam. Namun, daerah ini juga menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

“Setiap kebijakan pembangunan harus memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab pertanyaan mendasar: apa permasalahan yang harus diselesaikan, mengapa permasalahan tersebut terjadi, siapa yang terdampak, apa intervensi yang diperlukan, dan bagaimana keberhasilannya dapat diukur,” kata Herman.

Ia menegaskan FGD tersebut tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi. Outputnya harus melahirkan rumusan isu strategis, identifikasi persoalan pembangunan, akar masalah, serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan dan penyempurnaan perencanaan pembangunan Papua Tengah.

Herman juga menekankan masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Karena itu, suara masyarakat, kondisi sosial budaya, karakteristik geografis, kebutuhan kelompok rentan, dan potensi lokal harus menjadi bagian dari proses perencanaan.

Menurutnya, Pemprov juga perlu memperkuat keterpaduan dengan pemerintah kabupaten, lembaga adat, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Diperlukan pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah agar kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi dan memiliki dampak yang lebih besar,” ujarnya.

Herman mendorong hasil kajian tersebut memperkuat penerapan evidence-based policy, yakni kebijakan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan data, hasil penelitian, kajian, pengalaman lapangan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pembangunan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi memiliki relevansi langsung terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia meminta rekomendasi yang lahir dari FGD bersifat realistis, terukur, implementatif, dan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai tugas serta kewenangannya.

“Seluruh proses pengkajian ini harus bermuara pada satu tujuan utama, yaitu mewujudkan pembangunan Provinsi Papua Tengah yang semakin berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. [*].