IMPPETANG Suarakan Penolakan Militerisasi dan Tambang di Pegunungan Bintang

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ikatan Mahasiswa Pelajar Pegunungan Bintang (IMPPETANG) se-Indonesia menyuarakan penolakan tegas terhadap operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat Pegunungan Bintang.

Aspirasi tersebut disampaikan melalui mimbar bebas yang digelar di Asrama Mahasiswa Pegunungan Bintang, Buper Waena, Jayapura, pada Sabtu (4/10/2024).

Aksi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya eskalasi militer dan rencana investasi tambang yang dinilai mengancam keselamatan warga sipil serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Yosias Lepki, anggota IMPPETANG, menegaskan bahwa kehadiran aparat bersenjata dalam jumlah besar di Pegunungan Bintang menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi masyarakat.

“Warga hidup dalam ketakutan dan kehilangan kebebasan. Banyak keluarga terpaksa mengungsi ke Wamena, hutan, bahkan hingga melintasi perbatasan Papua Nugini,” ujarnya.

Sementara itu, Danielson Uropmabin, penanggung jawab aksi, menyatakan bahwa dalih keamanan tidak bisa dijadikan alasan untuk membangun pos militer di fasilitas publik.

“Penempatan pos militer justru menimbulkan kepanikan dan memperparah penderitaan rakyat,” tegasnya.

Dalam mimbar bebas tersebut, IMPPETANG se-Indonesia menegaskan penolakan terhadap penempatan pasukan militer, baik organik maupun nonorganik, di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Menurut mereka, kebijakan itu hanya memperparah situasi kemanusiaan dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat sipil. Mereka juga mendesak pemerintah segera mengevakuasi para pengungsi yang terlantar di Distrik Kiwirok dan Oksop akibat konflik bersenjata.

Selain itu, IMPPETANG meminta Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, untuk menghentikan pemberian izin baru kepada investor tambang yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat adat. Mereka juga menolak rencana pembangunan tujuh pos militer di Distrik Serambakon yang dinilai tidak mendapat persetujuan masyarakat setempat.

Poin sikap lainnya adalah penolakan terhadap rencana pembukaan tambang batu kristal plasma dan emas di Distrik Pepera yang dikhawatirkan merusak tanah adat.

IMPPETANG juga menuntut aparat keamanan menghentikan praktik kriminalisasi terhadap warga sipil tanpa bukti yang jelas, serta mendesak pemerintah membuka ruang dialog inklusif yang melibatkan mahasiswa, lembaga adat, dan pihak militer guna mencari solusi damai dan berkeadilan bagi masyarakat Pegunungan Bintang.

Lebih jauh, IMPPETANG menilai bahwa konflik berkepanjangan di Papua hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan politik yang adil dan bermartabat. Mereka menyerukan agar pemerintah pusat membuka ruang demokratis bagi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Gerakan ini, menurut IMPPETANG, lahir dari keprihatinan sekaligus tekad mahasiswa untuk membela masyarakat adat dan memastikan tanah serta sumber daya Pegunungan Bintang tidak dikorbankan demi kepentingan militer maupun investasi yang merugikan rakyat. [*].