DOGIYAI, TOMEI.ID | Intelektual Dogiyai, Fransiskus Yobee, meminta Kepolisian Resor (Polres) Dogiyai mengedepankan prosedur hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan pendekatan kemanusiaan dalam pelaksanaan pemeriksaan atau sweeping di Kampung Mauwa.
Permintaan tersebut disampaikan Fransiskus melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Kapolres Dogiyai, Kompol Dr. Piter Kendek, S.Sos., M.M., di Moanemani, Sabtu (10/10/2026).
Dalam surat itu, Fransiskus menyatakan dukungannya terhadap tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, sekaligus mengingatkan pentingnya pelaksanaan tindakan di lapangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Fransiskus mengatakan, dukungan masyarakat terhadap upaya menjaga keamanan perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak warga. Menurutnya, tindakan pemeriksaan harus dilaksanakan secara profesional, terukur, dan menghormati martabat setiap orang agar upaya penegakan hukum tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Ia secara khusus meminta agar aparat tidak melakukan penangkapan atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang. Fransiskus juga menekankan pentingnya kejelasan dasar tindakan dan surat tugas sesuai ketentuan yang berlaku, serta pemberitahuan kepada keluarga apabila seseorang dibawa untuk menjalani pemeriksaan, sepanjang diwajibkan oleh prosedur hukum.
“Jangan main tangkap, jangan main pukul. Tunjukkan surat tugas. Jangan ambil masyarakat di tengah malam tanpa keluarga tahu. Kami juga punya hak asasi manusia,” tulis Fransiskus dalam surat terbukanya.
Selain meminta kepatuhan terhadap prosedur, Fransiskus mengingatkan agar pelaksanaan tugas keamanan tidak membuat masyarakat merasa takut atau terasing di kampung halamannya sendiri. Ia menggambarkan kampung sebagai ruang kehidupan masyarakat, tempat warga berkebun, membesarkan anak, serta menjalankan aktivitas sosial dan budaya sehari-hari.
Menurut Fransiskus, pendekatan keamanan perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat. Ia berharap aparat dapat menjalankan tugas secara profesional dengan tetap membangun komunikasi yang baik bersama warga, sehingga kehadiran kepolisian dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban.
Fransiskus juga meminta agar kepala kampung, kepala suku, tokoh gereja, dan intelektual setempat dilibatkan dalam komunikasi atau penyelesaian persoalan yang memungkinkan pendekatan tersebut. Pelibatan tokoh masyarakat, menurutnya, dapat membantu menjelaskan situasi di lapangan, meredakan kesalahpahaman, serta membangun kepercayaan antara aparat dan warga.
“Kalau ada masalah di kampung, panggil dulu Kepala Kampung, Kepala Suku, Tokoh Gereja dan Intelektual yang ada. Jangan langsung bawa senjata lengkap masuk Kampung. Kami bisa bantu jelaskan kepada warga,” tulisnya.
Meski demikian, pelibatan tokoh masyarakat perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan hukum. Langkah tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi yang konstruktif, tanpa menghambat tindakan kepolisian yang memang diperlukan dan sah menurut hukum.
Dalam surat yang sama, Fransiskus meminta Polres Dogiyai memberikan penjelasan yang jelas apabila terdapat warga yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Ia berharap masyarakat memperoleh informasi mengenai alasan pemeriksaan serta proses hukum yang dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau warga kami salah, sampaikan salahnya apa, proses hukumnya bagaimana,” tulis Fransiskus.
Ia menegaskan bahwa keamanan dan penghormatan terhadap hak warga seharusnya berjalan beriringan. Menurutnya, penegakan hukum yang disertai komunikasi terbuka, sikap profesional, dan penghormatan terhadap HAM dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Melalui surat terbuka tersebut, Fransiskus berharap Kapolres Dogiyai memberi perhatian terhadap pelaksanaan pemeriksaan di Kampung Mauwa dan memastikan setiap tindakan aparat dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum. Ia juga meminta agar pendekatan kemanusiaan menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan di wilayah Dogiyai. [*].
