Berita

Intelektual Kapiraya Desak Tiga Kabupaten Segera Selesaikan Tapal Batas; Minta Kasus Pembunuhan Gembala Neles Peuki Diusut Tuntas

DOGIYAI, TOMEI.ID | Intelektual Kapiraya, Apiner Semu, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai untuk segera mengambil langkah tegas dalam penyelesaian persoalan tapal batas di wilayah selatan Papua. Ia menegaskan bahwa penetapan batas wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, bukan kelompok atau individu tertentu.

Semu menilai tindakan pemasangan papan batas secara sepihak justru memperbesar potensi konflik. Menurutnya, langkah tersebut hanya memicu pertentangan, menciptakan kecurigaan antarwarga, dan dapat berujung pada kekerasan.

“Jangan ada lagi tindakan sepihak. Itu hanya menimbulkan korban jiwa,” tegas Semu dalam pernyataan resminya kepada redaksi tomei.id, pada Senin (1/12/2025).

Dalam pernyataannya, Apiner Semu juga menyoroti kasus pembunuhan Gembala Neles Peuki di Kapiraya. Ia meminta aparat kepolisian untuk bertindak profesional, transparan, dan segera menuntaskan penyelidikan.

“Pelakunya harus ditangkap dan diproses hukum. Tidak boleh ada pembiaran. Polisi harus netral,” ujarnya.

Semu turut memberikan peringatan kepada pihak yang mengatasnamakan Suku KEI di wilayah selatan agar memahami bahwa mereka berada dalam yurisdiksi pemerintahan resmi. Karena itu, ia menilai tidak ada kewenangan bagi pihak tertentu untuk menetapkan dusun atau batas tanah tanpa keputusan pemerintah.

“Tidak ada hak sepihak menentukan batas dusun. Semua harus mengikuti keputusan pemerintah,” katanya.

Apiner Semu mengajak masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan tidak melakukan aksi balas dendam yang berpotensi memperluas konflik. Penyelesaian persoalan, kata dia, adalah tugas pemerintah, sementara masyarakat harus menjaga keamanan dan kerukunan antarsuku.

Ia meminta pemerintah Mimika, Deiyai, dan Dogiyai segera membentuk tim terpadu, melakukan pemetaan lapangan, serta menerbitkan keputusan resmi terkait batas wilayah.

“Jangan tunggu sampai korban bertambah. Pemerintah harus hadir dengan tegas,” ujarnya.

Semu juga mendorong keterlibatan Kemendagri untuk turun langsung menyelesaikan persoalan yang dinilainya berdampak luas terhadap keamanan, pelayanan publik, dan pembangunan.

Apiner Semu menekankan pentingnya merawat keharmonisan antara Suku Kamoro dan Mee yang selama ini hidup berdampingan.

“Kita sudah lama hidup rukun. Jangan biarkan konflik tapal batas merusak hubungan baik ini,” ungkapnya.

Ia mengajak masyarakat mempertahankan nilai persaudaraan dan menolak provokasi yang dapat memecah belah. Menurutnya, kekompakan masyarakat menjadi kunci menjaga kedamaian di wilayah selatan. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

KNPB Nabire Gelar Pendidikan Politik bagi Sektor Yamewa, Bahas Sejarah dan Struktur Organisasi

NABIRE, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire menggelar pendidikan politik bagi anggota…

19 jam ago

Hadapi KLB Campak, Puskesmas Mokwam Siapkan ORI dan Kejar Cakupan 95 Persen

MANOKWARI, TOMEI.ID | Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat…

19 jam ago

Masyarakat Tibai Minta Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Nabire Buka Akses Jalan Darat dan Listrik

NABIRE, TOMEI.ID | Masyarakat Kampung Tibai, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua…

20 jam ago

100 lebih Mahasiswa Yahukimo Kehilangan Tempat Tinggal, Mengungsi di Gereja GIDI Manokwari

MANOKWARI, TOMEI.ID | Lebih dari 100 mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang sedang menempuh…

22 jam ago

Jembatan Gantung Sungai Minabu Mulai Terwujud, Warga Pugisiga Apresiasi Pemkab Intan Jaya

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Pembangunan jembatan gantung di Sungai Minabu yang menghubungkan Kampung Pugisiga dan…

2 hari ago

PASTI Kukuhkan Pengurus DPW dan DPC di Delapan Kabupaten Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Dewan Pimpinan Pusat Partai Setara Indonesia (DPP PASTI) mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan…

2 hari ago