IPMADO Gelar Aksi Damai Tolak Pemekaran Mapia Raya dan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Dogiyai

oleh -918 Dilihat
Dokumen seruan aksi damai yang diterbitkan oleh Solidaritas Ikatan Pelajar Mahasiswa/i Dogiyai Se-Indonesia (IPMADO). Dalam surat ini, IPMADO menyatakan penolakan terhadap pemekaran wilayah Mapia Raya, aktivitas perusahaan ilegal logging, serta pendropan militer organik dan non-organik di wilayah Dogiyai, Papua. Aksi damai direncanakan berlangsung pada Jumat, 4 Juli 2025, di depan Kantor Bupati Moanemani, mulai pukul 08.30 Waktu Papua. (Foto. Istimewa).

DOGIYAI, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar Mahasiswa/i Dogiyai Se-Indonesia (IPMADO) akan menggelar aksi damai sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemekaran wilayah Mapia Raya, keberadaan perusahaan ilegal logging, serta pendropan militer organik dan non-organik di wilayah Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.

Aksi damai tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 4 Juli 2025 mulai pukul 08.30 Waktu Papua hingga selesai, dengan mengambil lokasi di depan Kantor Bupati Moanemani. IPMADO mengundang seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh perempuan, tokoh budaya, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum untuk turut berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi bersama.

banner 728x90

Dalam pernyataan resminya, IPMADO menyampaikan bahwa pemekaran Mapia Raya bukan solusi bagi kesejahteraan rakyat Papua. Sebaliknya, langkah ini dinilai sebagai bentuk “penjajahan baru” yang justru memperparah ketimpangan sosial, memperluas birokrasi yang tidak perlu, dan menguntungkan segelintir elite politik serta korporasi besar.

“Pemekaran Mapia Raya hanya akan memperbesar ancaman terhadap tanah adat, memicu konflik antar masyarakat lokal, dan membuka jalan bagi perusahaan tambang dan perkebunan untuk merusak hutan adat dan lingkungan hidup,” tegas IPMADO dalam siaran persnya.

IPMADO juga mengecam keras praktik eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan ilegal logging yang marak terjadi di wilayah Mapia, serta penempatan aparat militer dalam jumlah besar yang dianggap mempersempit ruang hidup masyarakat sipil.

Lebih lanjut, IPMADO menilai bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II tidak mampu menjawab persoalan mendasar yang dialami masyarakat Papua, seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) justru dinilai memperluas kontrol pusat atas Papua tanpa memperhatikan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat adat.

Aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas dan seruan moral bagi seluruh rakyat Dogiyai untuk tetap menjaga tanah leluhur dan memperjuangkan keadilan sosial secara damai.

Adapun koordinator umum aksi adalah Melianus Tagi dan Fredi Pigai, didampingi wakil koordinator Jhon Yobe serta penanggung jawab BP IPMADO Se-Indonesia, Oktopianus Bouya.

Di akhir pernyataannya, IPMADO menyampaikan ajakan moral kepada semua pihak agar mendukung perjuangan ini secara damai dan bermartabat: “Allah, Alam, Leluhur, dan Bangsa Papua memberkati perjuangan ini.” [*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.