IPMMO Se-Jawa dan Bali Soroti Dugaan Serangan terhadap Warga Sipil di Danggoa, Desak Perlindungan Kemanusiaan

YOGYAKARTA, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) Se-Jawa dan Bali menyoroti dugaan serangan terhadap warga sipil yang dilaporkan terjadi di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (18/6/2026).

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam forum yang digelar di Asrama IMMO, Yogyakarta, Sabtu (20/6/2026), sebagai respons terhadap situasi keamanan yang dinilai semakin mengkhawatirkan di wilayah Intan Jaya.

Lewi Ugipa, selaku Badan Pengurus Pusat (BPP) IPMMO Se-Jawa dan Bali, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat setempat mengenai dugaan penembakan dan serangan menggunakan pesawat nirawak (drone) yang berdampak terhadap warga sipil di Kampung Danggoa.

Menurut informasi yang diterima dari warga, insiden tersebut mengakibatkan seorang ibu rumah tangga mengalami luka serius saat berada di pinggiran kali untuk mencuci ubi jalar sepulang dari kebun. Korban diduga terkena dampak tembakan dan ledakan yang terjadi di sekitar lokasi.

“Informasi yang kami terima dari masyarakat menyebutkan bahwa korban mengalami luka berat dan saat ini membutuhkan perhatian serta penanganan medis yang serius,” kata Lewi Ugipa saat memberikan keterangan kepada tomei.id di Asrama Mahasiswa IPMMO, Yogyakarta, Sabtu (20/6/2026) sore.

Ia menjelaskan bahwa korban dilaporkan mengalami luka pada bagian tubuh yang menyebabkan kondisinya kritis. Di sisi lain, situasi keamanan yang belum stabil membuat sebagian masyarakat memilih meninggalkan kampung dan mengungsi ke kawasan hutan karena khawatir terhadap kemungkinan terjadinya serangan lanjutan.

Selain dugaan serangan udara, BPP IPMMO Se-Jawa dan Bali juga menyoroti laporan mengenai adanya pemasangan ranjau di sejumlah jalur yang biasa digunakan masyarakat sipil untuk beraktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut dinilai membatasi ruang gerak warga dan meningkatkan risiko keselamatan masyarakat yang bergantung pada aktivitas berkebun, berburu, serta mobilitas antar kampung.

Lewi menegaskan bahwa situasi keamanan yang berkepanjangan di Intan Jaya telah memberikan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat sipil. Menurutnya, berbagai aktivitas masyarakat terganggu, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan.

“Kami mengutuk segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa maupun korban luka di tengah masyarakat sipil. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik,” tegasnya.

BPP IPMMO Se-Jawa dan Bali menilai Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Pusat tidak boleh mengabaikan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat. Pemerintah didesak segera mengambil langkah nyata untuk memastikan perlindungan terhadap warga sipil yang terdampak konflik bersenjata.

Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut meminta Pemerintah Indonesia mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan operasi keamanan di Papua serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil sesuai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

BPP IPMMO Se-Jawa dan Bali juga mendesak Palang Merah Internasional (ICRC), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga hak asasi manusia internasional, serta berbagai organisasi kemanusiaan dunia untuk memberikan perhatian serius terhadap perkembangan situasi kemanusiaan di Intan Jaya.

Menurut Lewi, pemantauan independen dan transparan sangat diperlukan guna memperoleh informasi yang berimbang sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang terdampak konflik.

“Kami berharap semua pihak mengutamakan keselamatan masyarakat sipil. Jangan sampai warga terus-menerus menjadi korban dalam konflik yang berkepanjangan di Tanah Papua,” pungkasnya. [*].