Isu Rangkap Jabatan Menguat, Relawan Tegaskan Tak Ada Larangan Gubernur Maju Ketua PSSI Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Wacana pencalonan Gubernur Papua, Matius Fakhiri, sebagai Ketua PSSI Provinsi Papua memicu perdebatan publik yang kian menguat. Di tengah pro dan kontra, kelompok relawan menegaskan bahwa tidak terdapat larangan normatif dalam aturan organisasi yang membatasi kepala daerah untuk mencalonkan diri.

Isu ini mencuat setelah beredarnya pamflet terkait rencana pencalonan tersebut, yang kemudian memantik respons beragam dari masyarakat. Sebagian kalangan menilai kehadiran kepala daerah berpotensi memperkuat dukungan kebijakan, pembinaan, serta pengembangan infrastruktur sepak bola di Papua.

Namun demikian, tidak sedikit pihak yang mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan, terutama jika jabatan strategis di pemerintahan dirangkap dengan posisi penting dalam organisasi olahraga yang memiliki kewenangan pengelolaan program dan anggaran.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Relawan Mata Matius Haryoko, Simon Petrus Bame, memberikan penegasan dari perspektif hukum dan tata kelola organisasi. Ia menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus menjadikan aturan sebagai rujukan utama dalam menilai setiap proses pencalonan.

“Jika dalam anggaran dasar organisasi tidak ada larangan kepala daerah mencalonkan diri sebagai Ketua PSSI, maka hal tersebut sah secara aturan dan tidak dapat dipersoalkan secara hukum,” ujarnya di Jayapura, Sabtu (25/4/2026).

Simon menekankan bahwa kekhawatiran terkait rangkap jabatan perlu dilihat secara proporsional, mengingat dalam struktur organisasi modern terdapat pembagian tugas yang jelas antara fungsi strategis dan operasional.

Menurutnya, posisi ketua lebih berperan dalam pengambilan kebijakan strategis, sementara pelaksanaan teknis sehari-hari dijalankan oleh pengurus harian, termasuk sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang teknis yang diisi oleh tenaga profesional.

“Tidak semua pekerjaan dibebankan kepada ketua. Operasional organisasi dijalankan oleh tim yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa sistem pengelolaan organisasi saat ini telah berkembang ke arah yang lebih transparan dan akuntabel, dengan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap keuangan maupun program kerja.

“Pengelolaan organisasi sekarang berbasis sistem dan terbuka. Ada mekanisme kontrol yang memastikan akuntabilitas, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir secara signifikan,” katanya.

Simon juga menilai bahwa sebagian kekhawatiran publik masih dipengaruhi oleh pola pikir lama yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan tata kelola organisasi modern yang berbasis profesionalisme dan transparansi.

Dari sisi personal, ia menilai Matius Fakhiri memiliki kedekatan emosional dengan dunia sepak bola, yang tercermin dari keterlibatannya dalam berbagai pertandingan, termasuk kehadiran langsung di stadion saat klub Papua berlaga.

Menurutnya, kedekatan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendorong kemajuan sepak bola Papua, yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil talenta unggul di tingkat nasional.

Ia optimistis, apabila dipercaya memimpin organisasi, Matius Fakhiri dapat membawa perubahan signifikan, khususnya dalam pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi, serta penguatan prestasi di level nasional hingga internasional.

“Papua memiliki potensi besar. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan pengelolaan profesional, pembinaan sepak bola dapat berjalan lebih optimal dan terarah,” ujarnya.

Simon juga memastikan bahwa tanggung jawab sebagai kepala daerah tidak akan terabaikan apabila yang bersangkutan memegang jabatan di organisasi olahraga, karena sistem pemerintahan memiliki perangkat yang mendukung pelaksanaan tugas secara kolektif dan terukur.

Selain itu, ia menegaskan bahwa perhatian terhadap cabang olahraga lain tetap menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sektor olahraga secara menyeluruh.

Di tengah dinamika perdebatan yang terus berkembang, publik Papua kini menantikan kejelasan langkah politik dan organisatoris terkait pencalonan tersebut, termasuk proses resmi pemilihan Ketua PSSI Papua yang akan datang sebagai bagian dari konsolidasi sepak bola daerah yang lebih profesional dan berdaya saing. [*].