K2BPT Papua Barat Konsolidasikan Persatuan, Tekan Pemerintah Hadirkan Pembangunan Nyata dan Transparan di Pegunungan Tengah

MANOKWARI, TOMEI.ID | Kerukunan Keluarga Besar Pegunungan Tengah (K2BPT) Papua Barat menegaskan komitmen memperkuat persatuan internal sekaligus mendesak pemerintah menghadirkan pembangunan yang nyata, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat Pegunungan Tengah.

Sikap tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) K2BPT yang digelar di Asrama Mahasiswa Puncak, Amban, Manokwari, dengan melibatkan sekitar 100 peserta yang terdiri dari kepala suku, mahasiswa, serta perwakilan pemerintah.

Forum ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga ruang evaluasi kritis terhadap minimnya dampak program pembangunan yang selama ini dinilai belum dirasakan secara merata oleh masyarakat Pegunungan Tengah.

Ketua K2BPT sekaligus Kepala Suku Pegunungan Tengah, Apner Itlay, dalam arahannya menegaskan pentingnya menjaga soliditas internal dari berbagai kepentingan pribadi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Kami tidak mau lagi ada pihak yang mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Semua bantuan harus melalui koordinasi resmi dengan ketua kerukunan,” tegas Apner di Manokwari, Kamis(30/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa masyarakat Pegunungan Tengah merupakan satu kesatuan sosial meskipun berasal dari 16 kabupaten, sehingga setiap bentuk fragmentasi harus dihindari.

“Kita ini satu. Jangan ada kepentingan pribadi yang memecah belah masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, perhatian khusus juga diarahkan kepada mahasiswa sebagai generasi penerus, agar tetap fokus pada pendidikan dan tidak terjebak dalam dinamika yang mengganggu proses studi.

“Mahasiswa datang untuk belajar. Harapan orang tua jelas: selesaikan studi tepat waktu, bukan terlibat hal lain,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat, Febi Alfian Pamahumu, menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.

“Kami berharap K2BPT terus bersinergi dengan pemerintah dalam mendorong pembangunan demi kemajuan masyarakat Pegunungan Tengah,” ujarnya.

Raker ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penyaluran bantuan serta efektivitas program pembangunan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan riil di tingkat akar rumput.

Dalam pembahasan forum, peserta merumuskan sejumlah poin strategis, antara lain penguatan persatuan masyarakat Pegunungan Tengah, tuntutan transparansi dalam distribusi bantuan pemerintah, serta peningkatan koordinasi internal organisasi sebagai basis kontrol sosial.

Rapat Kerja K2BPT dinilai menjadi momentum penting untuk menyatukan arah gerakan masyarakat sekaligus mempertegas posisi organisasi dalam mengawal kebijakan pembangunan di wilayah Pegunungan Tengah.

K2BPT menegaskan, tanpa kehadiran program pembangunan yang nyata, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, ketimpangan sosial akan terus berlangsung. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen serius dari pemerintah untuk membangun dengan pendekatan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. [*].