PUNCAK, TOMEI.ID | Kepala Suku Damal Provinsi Papua Tengah, Geradus Wamang, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Puncak yang memulai pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRK Kabupaten Puncak, serta meresmikan Guest House di Distrik Gome beberapa waktu lalu. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan fisik tidak akan berarti tanpa terciptanya keamanan dan kepastian hidup bagi masyarakat.
Menurut Geradus, pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah merupakan wujud komitmen untuk membangun masa depan Kabupaten Puncak. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi tiga pilar utama, yakni adat, agama, dan pemerintah.
“Proses pembangunan itu berazas pada tiga pilar utama yaitu adat, agama dan pemerintah. Ketiga pilar ini harus berjalan bersama untuk membangun perubahan di Kabupaten Puncak yang kita cintai. Pembangunan berawal dari manusia dan pada akhirnya harus kembali memberi manfaat kepada manusia,” ujarnya.
Sebagai kepala suku, Geradus memberikan penghargaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Puncak atas dedikasi mereka dalam mendorong pembangunan di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi daerah tersebut.
“Saya sebagai kepala suku dan warga Kabupaten Puncak memberikan penghargaan atas dedikasi dan loyalitas kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak. Upaya pemerintah ini harus kita dukung penuh demi kemajuan daerah. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah kita harus tetap bersatu,” katanya.
Meski demikian, Geradus menyoroti kondisi keamanan yang menurutnya masih menjadi persoalan mendasar di Kabupaten Puncak. Ia mengingatkan bahwa selama bertahun-tahun wilayah tersebut dikenal sebagai daerah rawan konflik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sipil.
“Selama ini Kabupaten Puncak dikenal sebagai zona merah karena konflik yang berkepanjangan. Ada pembunuhan warga sipil, pengungsian, gereja-gereja yang dikosongkan, pelayanan pemerintahan di distrik yang tidak berjalan, hingga aset pemerintah yang digunakan sebagai tempat penampungan. Karena itu saya berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Kapolda, Pangdam, dan Menteri HAM RI dapat membangun strategi yang tepat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Geradus, tingginya antusiasme masyarakat saat kunjungan Gubernur Papua Tengah ke Kabupaten Puncak menunjukkan adanya harapan besar terhadap perubahan dan perbaikan kondisi daerah. Namun harapan tersebut harus dijawab melalui langkah nyata yang menyentuh persoalan mendasar masyarakat, terutama mereka yang masih hidup dalam pengungsian akibat konflik.
“Dalam kunjungan Pak Gubernur bersama rombongan, saya melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Tetapi ke depan harus ada langkah nyata untuk masyarakat yang mengungsi ke berbagai daerah. Kalau rakyat terus hidup dalam ketakutan dan meninggalkan kampung halamannya, lalu siapa yang akan menjalankan pembangunan dan siapa yang akan menikmati hasil pembangunan itu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, melainkan harus menjadi subjek utama yang merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Karena itu, indikator keberhasilan pembangunan tidak boleh semata-mata diukur dari jumlah bangunan yang berdiri.
“Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan. Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari banyaknya bangunan fisik, tetapi dari stabilitas keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat,” pungkas Geradus Wamang.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur dan pemerintahan di Kabupaten Puncak harus berjalan beriringan dengan upaya menciptakan perdamaian, memulihkan pelayanan publik, serta memastikan masyarakat dapat hidup aman dan kembali beraktivitas di tanah mereka sendiri. [*].
