Ketua KNPI Papua Pegunungan Tegur OPD dan SKPD, Larang Praktik “Jual Nama” Gubernur

WAMENA, TOMEI.ID | Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Pegunungan, Calvin Penggu, menegur sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga mengatasnamakan Gubernur maupun Wakil Gubernur untuk menjalankan berbagai kepentingan. Ia menegaskan praktik tersebut harus dihentikan karena dinilai mencederai wibawa dan kehormatan pimpinan daerah.

Calvin mengatakan, pihaknya masih menemukan adanya satuan kerja yang tidak menjalankan tugas sesuai kewenangan, bahkan diduga memanfaatkan nama Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai legitimasi dalam menjalankan aktivitas tertentu.

“Saya mendapati masih ada beberapa satuan kerja yang kerap mengatasnamakan Bapak Gubernur maupun Wakil Gubernur, bahkan seolah-olah ‘menjual nama baik’ pimpinan daerah untuk berbagai kepentingan. Hal semacam ini sangat merusak marwah, kehormatan, serta nama besar pimpinan Provinsi Papua Pegunungan,” tegas Calvin kepada media, Selasa (21/7/2026).

Ia menegaskan seluruh OPD dan SKPD wajib bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi serta mendukung program prioritas pemerintah daerah yang telah dicanangkan Gubernur. Menurutnya, setiap perangkat daerah tidak boleh menjalankan kebijakan atau program yang menyimpang dari arah pembangunan yang telah ditetapkan.

“Praktik seperti ini harus segera dihentikan. Jika hal serupa masih terus terjadi, kami dari DPD KNPI tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujarnya.

Calvin menegaskan KNPI sebagai mitra strategis pemerintah memiliki tanggung jawab mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Tujuan kami murni untuk memperbaiki tata kelola, menyatukan langkah, dan memajukan Papua Pegunungan, bukan untuk menjatuhkan pihak manapun,” katanya.

Ia mengajak seluruh OPD dan SKPD meningkatkan profesionalisme, bekerja sesuai aturan, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Pegunungan. [*].