Keuskupan Mimika Keluarkan Enam Seruan Perdamaian Atas Konflik Kapiraya

MIMIKA, TOMEI.ID | Keuskupan Mimika mengeluarkan enam seruan penting menyikapi konflik berkepanjangan yang terjadi di wilayah Kapiraya, kawasan perbatasan antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai, Papua Tengah.

Seruan tersebut disampaikan melalui Komisi Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Timika dalam keterangan resmi yang diterima media ini pada Jumat (6/3/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris SKP Keuskupan Timika, Rudolf Kambayong, bersama Uskup Keuskupan Timika Bernardus Bofitwos Baru, OSA, serta Ketua SKP Keuskupan Timika Saul Wanimbo.

Dalam pernyataan tersebut, Gereja Katolik menyampaikan enam seruan kepada pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat agar konflik tidak semakin meluas.

Pertama, pemerintah pusat diminta segera mengambil langkah cepat untuk membantu warga pengungsi yang terdampak konflik, terutama dalam penyediaan bahan makanan dan layanan kesehatan.

Kedua, semua pihak yang melakukan aktivitas pertambangan di sekitar wilayah konflik diminta menghentikan kegiatan operasional hingga konflik memperoleh kejelasan hukum serta tercapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa.

Ketiga, Kepolisian Republik Indonesia diminta menjalankan tugas pengamanan secara profesional, netral, dan proporsional guna mencegah eskalasi konflik serta melindungi warga sipil.

Keempat, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri diminta meninjau ulang Surat Keputusan terkait penetapan tapal batas administrasi kabupaten, bahkan mencabutnya jika diperlukan demi meredakan konflik.

Kelima, seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta umat beriman diminta menahan diri dan tidak terprovokasi oleh informasi atau berita yang tidak benar.

Keenam, seluruh pihak yang memiliki itikad baik, baik di wilayah konflik, pemerintah daerah Papua Tengah, maupun pemerintah nasional untuk diharapkan mendukung proses mediasi melalui tim harmonisasi yang saat ini sedang bekerja mencari jalan damai.

Sekretaris SKP Keuskupan Timika Rudolf Kambayong menjelaskan bahwa kawasan pesisir Mimika selama ini dikenal sebagai wilayah yang tenang dan memiliki kehidupan sosial yang harmonis.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, situasi tersebut berubah seiring meningkatnya aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Kampung Wakia dan sekitarnya, termasuk Kampung Kapiraya yang berada di kawasan yang dipersoalkan terkait batas wilayah adat dan administrasi kabupaten.

Menurut Rudolf Kambayong, aktivitas pertambangan lokal serta persoalan batas wilayah tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu ketegangan antarwarga.

“Karena pertambangan masyarakat lokal dan batas-batas wilayah inilah, masyarakat atas dan bawah diperhadapkan dan kini berkembang menjadi konflik antarwarga,” ujar Rudolf Kambayong.

Lebih lanjut, Rudolf Kambayong menegaskan bahwa Gereja Katolik memandang konflik tersebut juga harus dilihat dari perspektif moral dan tanggung jawab menjaga bumi sebagai rumah bersama.

Pandangan tersebut sejalan dengan ajaran sosial Gereja Katolik dalam ensiklik Laudato Si’, yang menyerukan pertobatan ekologis serta tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan dan menjaga keadilan sosial.

“Kami, Gereja Katolik, sangat prihatin dengan konflik antar masyarakat yang terjadi saat ini. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat, terutama umat beriman yang sedang menjalani masa Pra-Paskah, untuk berdoa dan memohon bimbingan Tuhan agar hati dan pikiran kita dibersihkan,” tutur Kambayong.

Keuskupan Mimika juga menegaskan komitmennya untuk terus mendoakan terciptanya perdamaian agar konflik di wilayah Kapiraya dapat diselesaikan secara damai.

“Kami, Gereja Katolik Keuskupan Timika, memohon bantuan Tuhan agar kita semua dikuatkan untuk berjalan bersama mencari cara terbaik menyelesaikan persoalan ini, sehingga Tanah Papua tetap menjadi berkat bagi semua orang,” tutup Rudolf Kambayong. [*].