KNPB Yalimo Kecam Rasisme, Desak Pemda dan Aparat Ambil Langkah Konkret

YALIMO, TOMEI.ID | Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW KNPB) Wilayah Yalimo mengeluarkan pernyataan resmi pada Jumat (19/9/2025) terkait insiden rasisme yang memicu kerusuhan di Yalimo pada 16 September 2025.

Dalam keterangan tertulisnya, KNPB Yalimo menegaskan sikap tegas menolak segala bentuk ujaran, tindakan, maupun simbol yang mengandung rasisme, diskriminasi, dan kebencian berbasis ras, suku, agama, atau warna kulit. Mereka menyebut peristiwa itu sebagai pukulan serius bagi martabat Orang Asli Papua (OAP).

KNPB merumuskan sejumlah poin tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah daerah membuat regulasi pendidikan yang membatasi anak-anak non-Papua di Yalimo hanya sampai tingkat TK, PAUD, atau SD, sementara jenjang SMP dan SMA diarahkan bersekolah di luar daerah. Menurut KNPB, langkah ini dianggap solusi untuk mencegah konflik serupa terulang.

Kedua, KNPB dan masyarakat Yalimo menuntut aparat TNI/Polri segera memproses hukum pelaku ujaran rasisme yang menjadi pemicu kerusuhan. Mereka menilai ketegasan hukum merupakan jalan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah eskalasi konflik.

Ketiga, KNPB meminta pemerintah dan aparat menghentikan kriminalisasi terhadap organisasi sipil, termasuk KNPB, yang dianggap hanya bereaksi spontan terhadap perlakuan rasis.

“Jangan jadikan organisasi rakyat sebagai kambing hitam atas kasus yang dipicu rasisme,” tegas pernyataan itu.

Selain itu, KNPB menuntut pemerintah daerah menghentikan pendekatan militer yang dinilai berlebihan, termasuk penyisiran dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil. Mereka menegaskan, masyarakat Yalimo justru menjadi korban dari kebijakan represif tersebut.

KNPB Yalimo menutup pernyataan dengan harapan agar insiden rasisme tidak kembali terjadi. Mereka menekankan perlunya langkah konkret pemerintah daerah, aparat hukum, dan semua pihak terkait dalam menjamin keamanan, keadilan, dan rasa hormat terhadap martabat masyarakat Yalimo. [*].