Berita

Koalisi Jayawijaya Semprot MRP Papua Pegunungan: Dinilai Salah Prosedur dan Salah Sasaran

WAMENA, TOMEI.ID | Tim Koalisi Koordinator Jayawijaya melontarkan kritik keras terhadap langkah Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan yang dinilai keliru prosedur dan memicu kegaduhan di lingkungan pemerintahan daerah. Aksi yang dilakukan di ruang kerja Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) setempat disebut sebagai tindakan salah sasaran.

Ketua Tim Koalisi Koordinator Jayawijaya, Asis Lani, menegaskan persoalan yang dihadapi anggota MRP seharusnya tidak diarahkan ke BPPKAD maupun Gubernur Papua Pegunungan, melainkan menjadi tanggung jawab internal Sekretariat MRP.

“Langkah itu keliru sejak awal. Tidak seharusnya mereka bertindak di ruang kerja BPPKAD. Ini justru menunjukkan kesalahan ada pada Sekretariat MRP Papua Pegunungan,” tegas Asis Lani saat ditemui wartawan di Wamena, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, seluruh kebutuhan operasional dan fasilitas anggota MRP sepenuhnya berada di bawah kendali Sekretariat, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, ia mempertanyakan fungsi Sekretariat jika tidak mampu menjalankan perannya secara optimal.

“Anggota MRP makan atau tidak, dapurnya berasap atau tidak, itu tanggung jawab Sekretariat. Apa gunanya Sekretariat kalau tidak bisa memfasilitasi? Semua sudah jelas diatur,” ujarnya dengan nada tegas.

Asis juga meminta Gubernur Papua Pegunungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretariat MRP. Ia menilai, polemik yang terjadi tidak berkaitan dengan kepala daerah maupun instansi keuangan daerah.

“Ini bukan kesalahan Gubernur atau Kepala Dinas Keuangan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diajukan oleh Sekretariat, sehingga mereka yang harus bertanggung jawab atas kondisi anggota MRP,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai tindakan MRP yang menyasar BPPKAD hanya memperkeruh situasi dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Yang terjadi sekarang ini jelas salah tempat. Jika ada masalah, seharusnya ditujukan ke Sekretariat, karena seluruh pengelolaan kebutuhan anggota ada di sana,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Boma/Kedeikoto Tolak Somasi Jhon Kegou, Persoalan Tanah Adat Yaro Diminta Diklarifikasi

NABIRE, TOMEI.ID | Keluarga besar Boma/Kedeikoto dari Kotomoma, Wiyogei, Modio, Kitakebo, dan Waihai menyatakan menolak…

8 jam ago

Pemprov Papua Tengah Subsidi Penerbangan ke Enam Wilayah Pedalaman, Mulai 24 Agustus

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meluncurkan program subsidi angkutan udara untuk membuka…

9 jam ago

Musa Boma Serahkan Pernyataan Sikap SIMAPITOWA kepada Menteri HAM, Soroti Pemasangan Papan Nama di Siriwo

NABIRE, TOMEI.ID | Front Peduli Manusia dan Alam Meepago Wilayah SIMAPITOWA Kabupaten Nabire menyampaikan pernyataan…

1 hari ago

FIM-WP Manokwari Soroti Pendidikan di Papua, Dorong Pendidikan Gratis dan Kritik Program MBG

MANOKWARI, TOMEI.ID | Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) Komite Pimpinan Kota (KPK) Wilayah Manokwari…

1 hari ago

HUT ke-81 RI, Rektor UNIPA Tegaskan Kampus Harus Hasilkan Riset dan Inovasi Berdampak

MANOKWARI, TOMEI.ID | Universitas Papua (UNIPA) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan…

1 hari ago

Dana Otsus Belum Cair, Sejumlah Program Papua Barat Cerdas Menunggu Kepastian

MANOKWARI, TOMEI.ID | Sejumlah agenda pendidikan dalam program Papua Barat Cerdas masih menunggu kepastian pencairan…

1 hari ago