Berita

Koalisi Jayawijaya Semprot MRP Papua Pegunungan: Dinilai Salah Prosedur dan Salah Sasaran

WAMENA, TOMEI.ID | Tim Koalisi Koordinator Jayawijaya melontarkan kritik keras terhadap langkah Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan yang dinilai keliru prosedur dan memicu kegaduhan di lingkungan pemerintahan daerah. Aksi yang dilakukan di ruang kerja Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) setempat disebut sebagai tindakan salah sasaran.

Ketua Tim Koalisi Koordinator Jayawijaya, Asis Lani, menegaskan persoalan yang dihadapi anggota MRP seharusnya tidak diarahkan ke BPPKAD maupun Gubernur Papua Pegunungan, melainkan menjadi tanggung jawab internal Sekretariat MRP.

“Langkah itu keliru sejak awal. Tidak seharusnya mereka bertindak di ruang kerja BPPKAD. Ini justru menunjukkan kesalahan ada pada Sekretariat MRP Papua Pegunungan,” tegas Asis Lani saat ditemui wartawan di Wamena, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, seluruh kebutuhan operasional dan fasilitas anggota MRP sepenuhnya berada di bawah kendali Sekretariat, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, ia mempertanyakan fungsi Sekretariat jika tidak mampu menjalankan perannya secara optimal.

“Anggota MRP makan atau tidak, dapurnya berasap atau tidak, itu tanggung jawab Sekretariat. Apa gunanya Sekretariat kalau tidak bisa memfasilitasi? Semua sudah jelas diatur,” ujarnya dengan nada tegas.

Asis juga meminta Gubernur Papua Pegunungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretariat MRP. Ia menilai, polemik yang terjadi tidak berkaitan dengan kepala daerah maupun instansi keuangan daerah.

“Ini bukan kesalahan Gubernur atau Kepala Dinas Keuangan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diajukan oleh Sekretariat, sehingga mereka yang harus bertanggung jawab atas kondisi anggota MRP,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai tindakan MRP yang menyasar BPPKAD hanya memperkeruh situasi dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Yang terjadi sekarang ini jelas salah tempat. Jika ada masalah, seharusnya ditujukan ke Sekretariat, karena seluruh pengelolaan kebutuhan anggota ada di sana,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Fraksi Demokrat Kritik Kinerja Pemprov Papua Pegunungan, Soroti Serapan APBD dan Kemiskinan

WAMENA, TOMEI.ID | Fraksi Demokrat DPR Papua Pegunungan mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam…

2 jam ago

Deinas Geley Turun ke Jalan Bagikan Bendera, Ajak Warga Papua Tengah Semarakkan HUT Ke-81 RI

NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, turun langsung ke jalan di Nabire,…

3 jam ago

Dinkes Papua Tengah Matangkan Renja 2027, Strategi “SPM 2+1” Jadi Penguatan Layanan di Delapan Kabupaten

NABIRE, TOMEI.ID | Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah mematangkan Rencana Kerja (Renja) 2027 dengan…

3 jam ago

HUT Ke-81 RI di Papua Tengah, Persiapan Capai 80 Persen

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memastikan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)…

1 hari ago

Dinkes Papua Tengah Perkuat Integrasi Layanan Primer, 150 Puskesmas Jadi Sasaran Penguatan Kapasitas

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan memperkuat Integrasi Layanan Primer…

1 hari ago

Deinas Geley Peringatkan Warga Jangan Percaya Oknum Tim Pemekaran yang Pungut Uang

NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, meminta masyarakat di delapan kabupaten tidak…

2 hari ago