Berita

Koalisi Jayawijaya Semprot MRP Papua Pegunungan: Dinilai Salah Prosedur dan Salah Sasaran

WAMENA, TOMEI.ID | Tim Koalisi Koordinator Jayawijaya melontarkan kritik keras terhadap langkah Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan yang dinilai keliru prosedur dan memicu kegaduhan di lingkungan pemerintahan daerah. Aksi yang dilakukan di ruang kerja Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) setempat disebut sebagai tindakan salah sasaran.

Ketua Tim Koalisi Koordinator Jayawijaya, Asis Lani, menegaskan persoalan yang dihadapi anggota MRP seharusnya tidak diarahkan ke BPPKAD maupun Gubernur Papua Pegunungan, melainkan menjadi tanggung jawab internal Sekretariat MRP.

“Langkah itu keliru sejak awal. Tidak seharusnya mereka bertindak di ruang kerja BPPKAD. Ini justru menunjukkan kesalahan ada pada Sekretariat MRP Papua Pegunungan,” tegas Asis Lani saat ditemui wartawan di Wamena, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, seluruh kebutuhan operasional dan fasilitas anggota MRP sepenuhnya berada di bawah kendali Sekretariat, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, ia mempertanyakan fungsi Sekretariat jika tidak mampu menjalankan perannya secara optimal.

“Anggota MRP makan atau tidak, dapurnya berasap atau tidak, itu tanggung jawab Sekretariat. Apa gunanya Sekretariat kalau tidak bisa memfasilitasi? Semua sudah jelas diatur,” ujarnya dengan nada tegas.

Asis juga meminta Gubernur Papua Pegunungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretariat MRP. Ia menilai, polemik yang terjadi tidak berkaitan dengan kepala daerah maupun instansi keuangan daerah.

“Ini bukan kesalahan Gubernur atau Kepala Dinas Keuangan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diajukan oleh Sekretariat, sehingga mereka yang harus bertanggung jawab atas kondisi anggota MRP,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai tindakan MRP yang menyasar BPPKAD hanya memperkeruh situasi dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Yang terjadi sekarang ini jelas salah tempat. Jika ada masalah, seharusnya ditujukan ke Sekretariat, karena seluruh pengelolaan kebutuhan anggota ada di sana,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Larangan Dagang di Pantai Nabire yang Beredar di Medsos Bukan Instruksi Gubernur Meki

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, membantah informasi yang beredar di media sosial…

11 jam ago

Pemuda Parausia Wadio Didorong Perkuat Karakter, Kepemimpinan, dan Pelayanan

NABIRE, TOMEI.ID | Enam anggota baru Pemuda Jemaat Parausia Wadio, Klasis Nabire, resmi diterima dalam…

14 jam ago

Gubernur Meki Nawipa akan Kunjungi Dogiyai Besok, Ini Agendanya

DOGIYAI, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten…

18 jam ago

DKP KINGMI Desak Transparansi Anggaran dan Hentikan Konflik Kwamki Narama

TIMIKA, TOMEI.ID | Departemen Keadilan dan Perdamaian (DKP) Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah…

19 jam ago

Musa Boma Tegas Tolak Klaim Tanah Adat, Plang Satgas PKH Dicabut

NABIRE, TOMEI.ID | Pemuda dan Masyarakat Adat SIMAPITOWA mencabut papan nama yang disebut milik Satuan…

19 jam ago

KNPB Nabire Lantik Pengurus Baru Sektor Yamewa, Perkuat Konsolidasi Basis

NABIRE, TOMEI.ID | Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW-KNPB) Nabire resmi melantik pengurus…

1 hari ago