MANOKWARI, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Se-Indonesia asal Kabupaten Paniai Kota Studi Manokwari menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Penolakan tersebut disampaikan dalam aksi dan pembacaan dokumen pernyataan sikap di Sekretariat Mahasiswa Paniai, Jalan Gunung Salju Amban, belakang Masjid Papua Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Senin (18/5/2026) sore.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menolak rencana pembentukan Kabupaten Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, dan Wedauma. Mereka menilai agenda pemekaran bukan lahir dari aspirasi murni masyarakat adat, melainkan sarat kepentingan politik dan ekonomi kelompok elite tertentu.
Koordinator Lapangan Umum, Mehu Kadepa, menegaskan bahwa kebijakan pemekaran DOB di Papua selama ini justru memunculkan persoalan baru bagi Orang Asli Papua (OAP), mulai dari konflik sosial, perampasan tanah adat, hingga meningkatnya kontrol keamanan di wilayah adat.
“Pemekaran DOB di Paniai bukan kehendak masyarakat adat, tetapi kepentingan elit politik yang mengatasnamakan rakyat. Kami menilai proses ini cacat secara moral maupun administratif,” tegas Mehu Kadepa saat membacakan pernyataan sikap.
Mahasiswa menilai pengusulan DOB di wilayah Paniai belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.
Dalam dokumen sikap tersebut, mereka menegaskan bahwa pembentukan DOB wajib memenuhi persetujuan masyarakat, rekomendasi pemerintah daerah, serta syarat administratif lainnya secara sah dan transparan.
Mereka juga menyoroti keterlibatan sejumlah nama dalam tim pemekaran wilayah Paniai Timur dan Delama Jaya/Wedauma yang dinilai bergerak tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
“Proses pemekaran dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat adat secara utuh. Ini bentuk pengabaian terhadap hak dasar rakyat Papua,” bunyi pernyataan sikap mahasiswa.
Selain menyoroti aspek administratif, mahasiswa menilai pemekaran DOB berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan hidup dan memperluas konflik kemanusiaan di Papua Tengah.
Mereka menyinggung ancaman kerusakan hutan adat, pencemaran Danau Paniai, serta sejumlah aliran sungai akibat ekspansi pertambangan dan industri ekstraktif yang dinilai terus mengancam wilayah adat Papua.
Mahasiswa juga menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Paniai, termasuk Tragedi Paniai Berdarah 2014 dan operasi keamanan di Distrik Bibida tahun 2024 yang disebut masih meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat sipil.
“DOB jangan dijadikan alat kontrol keamanan maupun kepentingan investasi yang mengorbankan masyarakat adat,” lanjut pernyataan tersebut.
Dalam aksi tersebut, Solidaritas Mahasiswa Paniai menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menolak pembentukan DOB Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, dan Wedauma. Mereka juga mendesak penghentian percepatan DOB di Kabupaten Paniai karena dinilai tidak lahir dari aspirasi masyarakat adat secara utuh.
Mahasiswa turut mendesak pencabutan izin pertambangan di wilayah adat Papua serta menolak pembangunan pos militer dan Kodim baru di Distrik Bibida dan Komopa. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi memperluas konflik sosial, merusak lingkungan hidup, dan meningkatkan tekanan terhadap masyarakat adat.
Selain itu, mahasiswa meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Paniai membuka ruang dialog demokratis serta menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Mereka juga menuntut penghormatan penuh terhadap hak-hak masyarakat adat Papua dan mengancam akan melakukan konsolidasi aksi massa besar-besaran apabila tuntutan tersebut tidak ditanggapi serius.
Mahasiswa menegaskan perjuangan penolakan DOB akan tetap ditempuh melalui jalur damai dan demokratis demi melindungi tanah adat, hak asasi manusia, dan masa depan masyarakat asli Papua di Kabupaten Paniai. [*].
