Mahasiswa Paniai di Yogyakarta Desak Cabut Izin Tambang dan Tolak DOB, Nilai Pemerintah Bungkam Demokrasi Rakyat Paniai

YOGYAKARTA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa/i Paniai se-Indonesia, di Kota Yogyakarta, kembali melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Paniai dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Mahasiswa menyoroti persoalan Daerah Otonomi Baru (DOB), izin usaha pertambangan, hingga pengambilalihan tanah adat untuk kepentingan militer yang dianggap mengabaikan hak masyarakat adat Papua.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Penanggung Jawab Solidaritas Mahasiswa/i Paniai se-Indonesia di Kota Yogyakarta, Vitalis Tatogo, dalam keterangan resmi sekaligus pernyataan sikap di Asrama Paniai 01 Yogyakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Vitalis, rangkaian aksi demonstrasi mahasiswa sejak Juni 2025 hingga Januari 2026 belum mendapat tanggapan serius dari pemerintah daerah. Mahasiswa bahkan menilai pemerintah sengaja menutup ruang demokrasi dan mengabaikan suara rakyat Paniai.

“Pemerintah masih tutup mata dan tidak mendengar suara mahasiswa. Ini merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi terhadap rakyat Paniai,” tegas Vitalis Tatogo, yang juga menjabat Ketua BPH Mahasiswa Papua Se-Indonesia Kota Studi Yogyakarta, kepada tomei.id melalui keterangan tertulis via WhatsApp yang diterima di Nabire, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, pada aksi demonstrasi jilid II Januari 2026, mahasiswa bersama DPR telah menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) guna membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, termasuk terkait penolakan DOB, pencabutan izin usaha pertambangan, serta persoalan tanah adat yang digunakan untuk kepentingan militer.

Namun hingga kini, kata Vitalis, Pemerintah Kabupaten Paniai dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut.

“Seharusnya pemerintah daerah menganggarkan dana pansus agar aspirasi masyarakat bisa dibawa langsung ke kementerian terkait di Jakarta. Tetapi sampai sekarang belum ada keseriusan,” ujarnya.

Mahasiswa menilai berbagai kebijakan strategis yang menyangkut masa depan masyarakat Paniai dilakukan tanpa melibatkan mahasiswa, DPR, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun unsur sipil lainnya.

Dalam pernyataannya, Solidaritas Mahasiswa/i Paniai se-Indonesia secara tegas menolak pembentukan sejumlah DOB di wilayah Paniai, yakni DOB Moni, Paniai Barat, Wedauma, dan Auyatadi.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang beroperasi di Papua.

Perusahaan yang disebut dalam tuntutan tersebut di antaranya PT Freeport Indonesia, PT Irja Eastern Minerals, PT Nabire Bakti Mining, PT Kota Bara Mitra, dan PT Benliz Pasific.

Mahasiswa juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memproses dugaan gratifikasi terkait penerbitan izin pertambangan yang disebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“Tanah adat tidak boleh dijadikan objek investasi tanpa persetujuan masyarakat adat. Pemerintah harus menghentikan praktik-praktik yang merampas ruang hidup rakyat,” kata Vitalis.

Mahasiswa turut menyoroti pembangunan pos militer dan rencana pembangunan Kodim di wilayah Komopa dan Bibida yang dinilai dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat setempat.

Mereka meminta pemerintah segera mengembalikan tanah adat yang telah digunakan untuk kepentingan militer dan menghentikan pendekatan keamanan yang dianggap memperbesar ketegangan di tengah masyarakat sipil.

Tak hanya mengkritik pemerintah daerah, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan politik terhadap Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Mereka menolak praktik dinasti politik dan meminta pemerintah menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang dianggap merugikan masyarakat adat di Paniai.

“Stop praktik dinasti politik dan stop perkosa tanah Paniai demi kepentingan investasi,” tegasnya.

Mahasiswa menegaskan gerakan yang dilakukan merupakan bagian dari perjuangan demokrasi dan penyampaian aspirasi secara damai demi melindungi hak-hak masyarakat adat Papua.

Solidaritas Mahasiswa/i Paniai se-Indonesia memastikan akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut melalui gerakan mahasiswa dan jalur demokrasi hingga pemerintah membuka ruang dialog yang melibatkan rakyat secara menyeluruh. [*].