Berita

Mahasiswa Paniai Sampaikan 15 Tuntutan, Desak Hentikan Militerisasi dan Eksploitasi di Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai di Kota Jayapura menyuarakan 15 tuntutan dalam aksi mimbar bebas di Tugu Pendidikan, Abepura, Kota Jayapura, Senin (29/9/2025).

Aksi ini menyoroti kebijakan darurat militer yang dinilai telah berlangsung sejak Mei 2024 pascakontak senjata TNI dan TPNPB-OPM di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Mahasiswa menilai operasi militer justru memperburuk kondisi masyarakat sipil.

15 Tuntutan Mahasiswa Paniai:

  1. DPR dan Bupati Paniai segera menyurati Presiden RI dan Panglima TNI untuk menarik militer organik maupun nonorganik dari Kabupaten Paniai.
  2. Menghentikan seluruh aktivitas militer yang mengganggu masyarakat.
  3. Menolak pembangunan Kodim, Koramil, pos militer, maupun pos polisi di distrik dan kampung.
  4. Mendesak Kapolri menarik Satgas Damai Cartenz dari Paniai.
  5. Mengutuk aktivitas TNI-Polri pada malam hari yang membuat warga takut.
  6. Menolak pemekaran Kabupaten Paniai.
  7. Mendesak pengesahan Perda Perlindungan Masyarakat Adat Paniai.
  8. Menuntut penghentian izin tambang emas, batu bara, minyak, dan gas di wilayah Paniai.
  9. Meminta pemerintah daerah memperhatikan warga terdampak banjir.
  10. Menolak rencana eksploitasi Gunung Wabu di Intan Jaya.
  11. Menghentikan pembangunan jalan Trans Paniai–Intan Jaya.
  12. Menutup praktik perjudian seperti rolex, shio, dan biliar di Paniai.
  13. Menghentikan seluruh operasi militer di Tanah Papua.
  14. Menghentikan proyek strategis nasional di Papua.
  15. Memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis.

Koordinator lapangan, Yulianus Bunai dan Hendrik Nawipa, menegaskan bahwa 15 poin tersebut mewakili keresahan masyarakat adat Paniai atas militerisasi, perampasan ruang hidup, hingga eksploitasi sumber daya alam.

Mahasiswa menutup aksi dengan seruan agar pemerintah pusat menghentikan pendekatan keamanan dan membuka ruang dialog yang setara, demi menghentikan penderitaan masyarakat sipil di Papua. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Penduduk Papua Tengah Capai 1.397.590 Jiwa, Bertambah 13.363 pada Semester I 2026

NABIRE, TOMEI.ID | Jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah mencapai 1.397.590 jiwa pada Semester I 2026,…

4 jam ago

Cegah Pembakaran Hutan dan Lahan, Pemuda KINGMI Desak Pernyataan Bupati Nabire Ditindaklanjuti

NABIRE, TOMEI.ID | Ketua Biro Pemuda KINGMI Klasis Nabire, Yeri Nawipa, meminta pemerintah, aparat, lembaga…

5 jam ago

Mahasiswa Pegunungan Bintang Tolak Wacana Kabupaten Okmin, Soroti Transparansi dan Kesiapan Daerah

JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa Pegunungan Bintang yang juga Menteri HAM dan Hukum BEM Universitas Cenderawasih,…

5 jam ago

Kebakaran Lahan Kunga Disorot, Deinas Tenanum Desak Bupati dan Ketua DPRK Puncak Bertanggung Jawab

PUNCAK, TOMEI.ID | Dugaan pembakaran lahan di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah,…

5 jam ago

Gubernur Meki Nawipa: RAD SDGs Papua Tengah Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan…

7 jam ago

Meki Nawipa Desak KNPI Papua Tengah Perangi Miras, Narkoba dan Kekerasan di Kalangan Pemuda

PANIAI, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua…

8 jam ago