JAYAPURA, TOMEI.ID | Sorotan terhadap operasi tambang nikel di wilayah konservasi Raja Ampat kembali menguat. Kali ini, suara keras datang dari kalangan mahasiswa.
Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Dehaling Universitas Cenderawasih (Uncen), Apolos Akmuri, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Gubernur Papua Barat Daya untuk secara terbuka mengakui keberadaan perusahaan tambang nikel yang diduga telah beroperasi di kawasan strategis dan sensitif secara ekologis tersebut.
Dalam keterangannya kepada media pada Minggu siang (8/6), Apolos menegaskan pemerintah tidak lagi bisa bersikap ambigu atau menyangkal fakta yang diketahui luas oleh masyarakat. Kehadiran perusahaan tambang di Raja Ampat, menurutnya, bukan lagi isu spekulatif, melainkan kenyataan yang terus ditutup-tutupi.
“Pemerintah, khususnya Menteri Bahlil dan Gubernur Papua Barat Daya, jangan lagi menyembunyikan kebenaran. Kami tahu bahwa perusahaan tambang nikel memang sudah beroperasi di Raja Ampat. Pemerintah tidak bisa lagi berbohong kepada masyarakat adat,” ujar Apolos dengan tegas.
Ia juga mengecam kelompok yang menyebarkan narasi penyangkalan dan membantah adanya aktivitas pertambangan. Ia menilai, kelompok tersebut berperan sebagai corong elite kekuasaan dan korporasi.
“Kelompok yang bilang tidak ada tambang itu sedang bohong publik. Mereka hanya corong kepentingan elite gubernur, Menteri Bahlil, bahkan perusahaan itu sendiri. Bisa jadi mereka dibayar untuk menutupi kenyataan di lapangan,” tambahnya.
Apolos menyerukan konsolidasi gerakan rakyat Papua di berbagai tempat untuk melawan proyek-proyek tambang yang mengancam lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Ia mengajak masyarakat adat, mahasiswa, akademisi, gereja, serta elemen sipil lainnya untuk bersatu.
“Kami ajak seluruh rakyat Papua: bangkit, sadar, dan lawan. Kita tolak dengan tegas tambang nikel di Raja Ampat. Jangan biarkan surga kecil di bumi ini dihancurkan oleh kerakusan segelintir elite,” kata Apolos.
Menurutnya, Raja Ampat bukan sekadar kawasan wisata, tetapi simbol warisan ekologis dan spiritual rakyat Papua yang harus dijaga. Penambangan nikel di kawasan ini, lanjutnya, merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi mendatang.
“Raja Ampat adalah milik semua orang, terutama rakyat Papua. Ia simbol ekologis dan kebanggaan kita. Pemerintah seharusnya menjaga dan melestarikannya, bukan malah memberi izin kepada tambang untuk merusaknya,” tegasnya.
Apolos juga menyinggung status Raja Ampat sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Karena itu, segala bentuk eksploitasi di kawasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap komitmen internasional.
“Ini bukan hanya soal hak adat, tapi juga pengkhianatan terhadap komitmen global untuk menjaga bumi. Dunia mengakui Raja Ampat sebagai kawasan istimewa, tapi pemerintah justru melecehkannya,” katanya.
Mengakhiri pernyataannya, Apolos menegaskan pentingnya solidaritas luas untuk menghentikan eksploitasi tambang yang ia sebut sebagai bentuk “kapitalisme brutal berkedok pembangunan.”
“Ini bukan perjuangan segelintir mahasiswa atau masyarakat adat saja. Ini perjuangan kita semua, karena yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan bumi dan kemanusiaan,” pungkasnya.
Pernyataan ini mencerminkan keteguhan sikap generasi muda Papua dalam menghadapi perampasan ruang hidup. Kampus kembali menjadi ruang moral dan politik dalam membela keadilan ekologis dan hak-hak rakyat. [*]
