MANOKWARI, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo di Kota Studi Manokwari dijadwalkan kembali menempati kontrakan pada 7 Oktober 2026, setelah sebelumnya mengungsi di lingkungan Gereja GIDI Misia akibat persoalan pembayaran tempat tinggal.
BACA JUGA: Wagub Papua Pegunungan Bantu Rp200 Juta untuk Bayar Kontrakan Mahasiswa Yahukimo
Kepulangan mahasiswa tersebut mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, yang memberikan bantuan sebesar Rp200 juta untuk membantu menyelesaikan pembayaran kontrakan mahasiswa Yahukimo.
Sebelumnya, mahasiswa meninggalkan kontrakan pada 3 Oktober 2026 setelah persoalan pembayaran tempat tinggal membuat mereka tidak lagi dapat menempati tempat tersebut. Mereka kemudian bertahan sementara di lingkungan Gereja GIDI Misia sambil menunggu penyelesaian persoalan.
Ketua Korwil Mahasiswa Yahukimo di Kota Studi Manokwari, Iman Siep, mengatakan persoalan pembayaran kontrakan telah berlangsung cukup lama.
Menurutnya, pembayaran kontrakan disebut belum terselesaikan selama sekitar satu tahun tiga bulan, dengan nilai kontrakan sekitar Rp95 juta per tahun.
“Selama satu tahun tiga bulan tidak dibayar sampai detik ini,” kata Iman dalam keterangan kepada tomei.id di Manokwari, Selasa (6/10/2026).
Meski harus mengungsi, mahasiswa tetap menjalankan aktivitas perkuliahan. Kondisi tempat tinggal sementara yang terbatas tidak menghentikan mereka untuk mengikuti pendidikan di Kota Studi Manokwari.
“Kami tidur di kursi, di lantai, pakai karpet. Tetapi teman-teman tetap kuliah karena tujuan kami datang ke Manokwari untuk kuliah,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, Ones Pahabol memberikan bantuan Rp200 juta untuk membantu penyelesaian pembayaran kontrakan mahasiswa Yahukimo. Bantuan itu kemudian membuka jalan bagi mahasiswa untuk kembali menempati kontrakan pada 7 Oktober 2026.
Atas perhatian dan bantuan tersebut, mahasiswa Yahukimo menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur Papua Pegunungan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol yang sudah merespons kondisi kami dan membantu menyelesaikan persoalan yang kami hadapi. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” ujar perwakilan mahasiswa.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Senator DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., L.C.A., kepala suku dan keluarga besar Pegunungan Tengah, tokoh intelektual, Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah (IMPT), mahasiswa asrama kedarahan, serta berbagai pihak yang turut memberikan dukungan selama mahasiswa berada di Gereja GIDI Misia.
Namun, mahasiswa menyatakan penyelesaian persoalan kontrakan tidak menjadi akhir dari aspirasi mereka. Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan mahasiswa, terdapat lima tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Pertama, mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Yahukimo segera membangun asrama permanen di Kota Studi Manokwari sebagai solusi tempat tinggal mahasiswa dalam jangka panjang.
Kedua, mahasiswa meminta pemulihan hak-hak pendidikan mahasiswa Yahukimo di Manokwari, terutama berkaitan dengan keberlangsungan dukungan pendidikan yang mereka butuhkan selama menjalani studi.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah menyediakan tempat tinggal atau lokasi penampungan yang layak bagi mahasiswa Yahukimo di Manokwari maupun mahasiswa Yahukimo di kota studi lainnya yang belum memiliki asrama permanen.
Keempat, mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo datang ke Manokwari dan memberikan respons terhadap persoalan mahasiswa, termasuk menyangkut hak-hak mahasiswa serta pengadaan asrama.
Kelima, mahasiswa meminta Komisi C DPRD Kabupaten Yahukimo segera melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Bupati Yahukimo serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo berkaitan dengan persoalan mahasiswa.
Mahasiswa menyatakan sebelumnya telah melakukan komunikasi sebanyak dua kali dan juga mendatangi daerah untuk melakukan klarifikasi secara tatap muka. Langkah tersebut, menurut mereka, dilakukan untuk menjaga citra Kabupaten Yahukimo sekaligus mencari penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi mahasiswa.
Namun, mahasiswa menyebut belum memperoleh respons yang mereka harapkan. Karena itu, dalam pernyataan mereka, mahasiswa menyampaikan sikap untuk tidak melakukan komunikasi dengan pemerintah dalam bentuk apa pun selama sisa periode mendatang, kecuali tuntutan dan pernyataan mereka mendapatkan jawaban.
Dengan adanya bantuan Rp200 juta dari Wagub Papua Pegunungan, persoalan darurat tempat tinggal mahasiswa Yahukimo mulai mendapatkan jalan penyelesaian. Namun, mahasiswa tetap mendorong adanya kepastian dukungan pendidikan dan tempat tinggal agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. [*].
