DEKAI, TOMEI.ID | Mahasiswa Yahukimo menyampaikan penolakan terhadap dukungan Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo, Son Pahabol, terkait rencana pembangunan pos militer di wilayah Yahukimo. Mereka menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan pendekatan keamanan yang lebih mengedepankan perlindungan warga sipil.
BACA JUGA: Temu Akbar Mahasiswa dan Korban PSN di Papua, Desak Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Pernyataan tersebut disampaikan mahasiswa Yahukimo, Markus Busub, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, dukungan terhadap pembangunan pos militer seharusnya didahului dengan kajian yang mempertimbangkan kondisi sosial dan keamanan masyarakat setempat.
Markus menilai DPRD sebagai lembaga representasi rakyat semestinya lebih mengutamakan upaya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebelum mendukung kebijakan yang berkaitan dengan penambahan fasilitas keamanan.
“Semestinya sebagai pimpinan DPR perlu memproteksi secara bijak dalam pengambilan keputusan. Masyarakat Yahukimo sudah muak dengan kehadiran militer di Yahukimo. Kehadiran militer di Yahukimo mengancam eksistensi masyarakat dalam kebebasan aktivitas perkebunan, perburuan, tetapi juga dalam melakukan segala aktivitas di Yahukimo,” ujarnya.
Ia berpendapat bahwa kehadiran aparat keamanan yang lebih besar belum tentu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebaliknya, menurutnya, pendekatan yang mengedepankan dialog dan perlindungan masyarakat sipil perlu menjadi prioritas.
Markus juga menyoroti sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di Yahukimo dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai DPRD perlu mengambil langkah konkret untuk mengawal penyelesaian kasus-kasus tersebut.
“Ia juga menyampaikan bahwa rentetan kasus penembakan dan pembunuhan yang terjadi di Yahukimo sejak tahun 2021 hingga 2026 seharusnya menjadi perhatian DPRD dengan membentuk panitia khusus untuk mengawal dan mengawasi penyelesaian kasus-kasus tersebut,” katanya.
Menurut Markus, dukungan terhadap pembangunan pos militer berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat apabila tidak dibarengi dengan dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ia berharap DPRD Kabupaten Yahukimo lebih fokus mendorong penyelesaian persoalan keamanan dan kemanusiaan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Kami meminta Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa melihat situasi masyarakat Yahukimo yang masih menghadapi berbagai persoalan keamanan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Mahasiswa Yahukimo juga mendorong agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan sektor keamanan dibahas secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan berbagai elemen lainnya guna memastikan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. [*].
