NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya pendataan yang akurat untuk mengidentifikasi jumlah pengangguran Orang Asli Papua (OAP) dan merumuskan langkah konkret dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
BACA JUGA: MRP Papua Tengah Verifikasi 120 Dokumen Calon Praja IPDN, 18 Peserta Tercatat Non-OAP
Hal itu disampaikan Meki saat memberikan sambutan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus pelepasan peserta pelatihan ketenagakerjaan bagi OAP di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (9/10/2026).
Menurut Meki, upaya mengurangi pengangguran membutuhkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa informasi yang jelas mengenai kondisi masyarakat, pemerintah akan kesulitan menentukan sasaran program, mengukur kebutuhan tenaga kerja, dan memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Yang kita perlu pikir dan lakukan adalah setelah ini apa yang kita bisa buat,” kata Meki dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menjalankan sejumlah program untuk membuka peluang kerja, termasuk merekrut sarjana pendidikan yang belum mendapatkan pekerjaan melalui program MAPEGA. Meki menyebut jumlah peserta atau tenaga yang direkrut dalam program tersebut berkisar 300 hingga 373 orang, tetapi angka pastinya masih perlu dipastikan kembali.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran sekaligus melibatkan sumber daya manusia terdidik dalam pekerjaan yang dibutuhkan daerah.
Gubernur Meki juga menekankan pentingnya pendataan langsung untuk mengetahui kondisi riil Orang Asli Papua, termasuk jumlah pencari kerja dan masyarakat yang belum memperoleh kesempatan kerja. Data tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak hanya menjalankan program berdasarkan perkiraan, tetapi memiliki dasar yang jelas dalam menentukan kebijakan.
“Jadi, makanya kita sedang merekrut sarjana pengangguran untuk bagaimana supaya kita kerjakan untuk mengambil data berapa sih orang asli Papua yang sesungguhnya,” ujar Meki.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Meki menyoroti perlunya pembenahan data sektor pendidikan, khususnya di Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Dogiyai. Ia menyinggung data pokok pendidikan (Dapodik) yang menurutnya perlu ditelaah kembali agar informasi mengenai guru, kepala sekolah, dan kebutuhan pendidikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian bersama pemerintah daerah. Validitas data pendidikan dinilai penting karena berkaitan dengan perencanaan kebutuhan tenaga pendidik, pengelolaan sumber daya manusia, serta ketepatan program yang dijalankan pemerintah.
Dalam sambutannya, Meki turut mengkritik keadaan ketika kehidupan keagamaan masyarakat berjalan aktif, tetapi persoalan kemiskinan dan kesejahteraan belum terselesaikan secara memadai. Ia menilai komitmen sosial perlu disertai tindakan nyata dan kebijakan yang bertumpu pada data serta kebutuhan masyarakat.
Bagi Meki, persoalan pengangguran di Papua Tengah perlu dilihat sebagai masalah yang dapat ditangani secara bertahap apabila pemerintah memiliki informasi yang akurat dan menyusun langkah penyelesaian secara terarah.
Karena itu, pendataan OAP, pelibatan sarjana yang belum bekerja, dan pembenahan informasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah membutuhkan gambaran yang jelas mengenai jumlah penduduk, kondisi pendidikan, dan kebutuhan lapangan kerja agar intervensi yang dilakukan tidak salah sasaran.
Meki menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia mengingatkan bahwa langkah yang terlihat sederhana dapat memberikan dampak berarti bagi kehidupan masyarakat apabila ditindaklanjuti secara konsisten.
Penandatanganan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pelepasan peserta pelatihan ketenagakerjaan bagi OAP diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan dan perlindungan ketenagakerjaan.
Namun, efektivitas upaya tersebut tetap membutuhkan tindak lanjut yang terukur, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja, peningkatan keterampilan peserta, hingga pemantauan peluang penempatan kerja.
Dengan demikian, program ketenagakerjaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. [*]
