Meki Nawipa Pimpin Rakor Pascakerusuhan Puncak, Pelayanan Publik dan Keamanan Jadi Prioritas

ILAGA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Terpadu pascakerusuhan yang mengakibatkan pembakaran sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak. Rakor digelar di Aula Negelar, Ilaga, Jumat (14/8/2026) siang, untuk mempercepat pemulihan pelayanan publik, penanganan kerusakan, dan stabilitas keamanan setelah polemik penyaluran Dana Desa tahap pertama 2026.

Rakor digelar setelah Meki bersama Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Kapolda Papua Tengah, Kabinda Papua Tengah, Bupati Puncak Elvis Tabuni, Wakil Bupati Naftali Akawal, dan unsur Forkopimda meninjau langsung Kantor DPRK Puncak, Kantor Bupati Puncak, serta sejumlah fasilitas pemerintahan yang rusak akibat aksi pembakaran pada Selasa (12/8/2026).

BACA JUGA: Deinas Geley Desak Kontraktor Tambah Tenaga Kerja, Proyek Puspem Harus Tuntas Desember

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Puncak, pimpinan OPD, kepala distrik, dan kepala kampung. Pemerintah menggunakan forum ini untuk mengurai persoalan yang memicu insiden, mengevaluasi kondisi lapangan, serta menetapkan langkah pemulihan yang dapat segera dijalankan.

Gubernur Meki menegaskan, Pemprov Papua Tengah tidak akan membiarkan Pemkab Puncak menghadapi dampak kerusuhan seorang diri. Dukungan pemerintah provinsi diarahkan untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan sekaligus mempercepat pemulihan kondisi daerah.

“Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Ilaga. Sejumlah pimpinan OPD telah kami utus lebih dulu ke Ilaga untuk membantu penanganan pascakejadian,” ujar Gubernur.

BACA JUGA: Gubernur Papua Tengah Tekankan Akurasi Data dan Penguatan Pendampingan Keluarga

Rakor menetapkan tiga fokus utama. Pertama, inventarisasi seluruh kerusakan bangunan, peralatan, dan dokumen pemerintahan sebagai dasar penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kedua, pemulihan pelayanan publik. Pemerintah menyiapkan pemanfaatan fasilitas alternatif dan ruang kerja sementara agar aktivitas pemerintahan tidak berhenti akibat kerusakan kantor.

Ketiga, pemulihan keamanan dan ketertiban melalui koordinasi pemerintah, TNI, Polri, dan Forkopimda. Langkah ini dibarengi dialog dengan masyarakat untuk meredam ketegangan dan membangun kembali kepercayaan publik.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan persoalan di Puncak membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dinilai penting untuk mencegah konflik serupa kembali terjadi.

Rakor juga menyepakati percepatan rehabilitasi fasilitas pemerintahan yang rusak, penyelesaian persoalan penyaluran Dana Desa secara transparan dan sesuai regulasi, serta penguatan komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Papua Tengah menjaga roda pemerintahan tetap berjalan di tengah situasi pascakerusuhan. Pemerintah juga menempatkan pemulihan keamanan dan kepercayaan masyarakat sebagai prasyarat agar pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Puncak dapat kembali berjalan normal. [*]