Musrenbang Otsus Dogiyai 2026 Dipacu Jadi Instrumen Kunci Percepatan Pembangunan OAP

DOGIYAI, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten Dogiyai menegaskan posisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus Tahun 2026 sebagai instrumen strategis dalam mengakselerasi pembangunan berbasis kebutuhan riil Orang Asli Papua (OAP), sekaligus memperkuat arah kebijakan anggaran yang terukur, terarah, dan berdampak nyata.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Digiyai, Yuliten Anouw, SE, di Aula Koteka Moge Dogiyai, Senin (30/3/2026).

Forum perencanaan ini tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi diarahkan sebagai ruang konsolidasi kebijakan untuk menyusun Rencana Anggaran Program (RAP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 secara lebih presisi, adaptif, dan responsif terhadap persoalan masyarakat di tingkat kampung hingga distrik.

Kesempatan itu, Kepala Bappeda dan Litbang Dogiyai, Yakobus Dogomo, S.S, menegaskan bahwa Musrenbang Otsus merupakan tahapan krusial dalam memastikan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional, khususnya dalam kerangka implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).

“Musrenbang Otsus harus menjadi ruang validasi kebutuhan masyarakat. Seluruh usulan program wajib bersumber dari bawah, mulai dari kampung, distrik, hingga pokok pikiran DPRD, bukan sekadar formalitas perencanaan,” tegas Yakobus.

Ia menyoroti bahwa arah pembangunan Dogiyai harus linier dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan Papua melalui tiga pilar utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Menurutnya, fokus ini harus diterjemahkan secara konkret dalam program yang menyentuh langsung aspek pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Yakobus mengingatkan pentingnya disiplin anggaran dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus. Ia menegaskan bahwa setiap alokasi harus menghindari duplikasi program, kegiatan seremonial, maupun rutinitas birokrasi yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Dalam konteks penguatan tata kelola, Bappeda juga mendorong integrasi sistem perencanaan dan penganggaran melalui pemanfaatan platform digital seperti SIPD, SIPPP, dan SIKD. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi atas hasil Musrenbang distrik dan pokok pikiran DPRD, yang wajib diakomodasi secara selektif dan berbasis prioritas. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar perencanaan tidak bias elit, melainkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat akar rumput.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis data, Musrenbang Otsus 2026 diharapkan tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi mampu menjadi instrumen eksekusi kebijakan yang efektif dalam menjawab tantangan pembangunan di Dogiyai, sekaligus mempercepat peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua secara berkelanjutan. [*].